Menyusul pengunduran diri Perry Warjiyo dari jabatan Gubernur Bank Indonesia (BI) pada akhir Juli 2026, pemerintah telah mengusulkan Destri Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur BI. Surat Presiden (Surpres) terkait usulan tersebut diserahkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kepada Pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/8/2026).
Menanggapi masuknya Surpres tersebut, Komisi XI DPR RI menyatakan siap menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) sesuai mekanisme yang berlaku. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Mohamad Hekal, menyampaikan hal itu di sela-sela Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Hekal menilai calon tunggal yang diajukan Presiden tentu telah melalui pertimbangan matang. Meski demikian, ia menegaskan calon Gubernur BI tetap harus memenuhi sejumlah kriteria penting, terutama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global.
“Kalau kriteria kan tentu sudah dipilih baik-baik oleh Presiden. Calon yang kita dengar kan satu, artinya calon tunggal baik untuk Gubernur maupun Deputi Gubernur Senior, sehingga itu sudah menjadi pilihan terbaik yang diberikan oleh Presiden,” ujar Hekal.
Menurutnya, seorang Gubernur BI tidak cukup hanya memiliki kemampuan teknokratis di bidang moneter. Kemampuan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, terutama pemerintah sebagai pengambil kebijakan fiskal, juga menjadi faktor penting.
“Koordinasi dengan semua stakeholders menjadi kriteria utama. Kita tidak bisa menakhodai negara ini sendirian. Mudah-mudahan kita mendapatkan sosok yang mumpuni, berpengalaman, dan bisa berkoordinasi dengan baik, terutama dengan yang menakhodai kebijakan fiskal,” jelas Hekal.
Legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut menilai tantangan utama Gubernur BI ke depan adalah menjaga kepercayaan pasar sekaligus memastikan pertumbuhan ekonomi tetap berkualitas dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Saya rasa bagaimana menjaga kepercayaan pasar bersamaan dengan menjaga kebutuhan untuk mengejar pertumbuhan, tapi dalam konteks pertumbuhan yang berkualitas untuk masyarakat. Kesejahteraan untuk masyarakatlah yang harus dijaga,” tandas Hekal.
