Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, menegaskan bahwa keberhasilan program bantuan sosial tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang disiapkan pemerintah, tetapi juga oleh akurasi data penerima manfaat. Karena itu, penyempurnaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi langkah penting untuk memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Hal tersebut disampaikan Abdul Wachid saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI bersama mitra kerja di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Sabtu (25/7/2026).
Menurutnya, masih diperlukan pembenahan data agar penyaluran bantuan sosial semakin tepat sasaran dan tidak diterima oleh pihak yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria.
“Kami masih membutuhkan pendataan yang lebih baik supaya bantuan benar-benar tersalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, DTSEN yang berasal dari daerah harus terus diperbaiki agar sasarannya tepat dan tidak diberikan kepada pihak yang seharusnya tidak menerima,” ujar Abdul Wachid.
Legislator Fraksi Partai Gerindra itu menekankan bahwa penyempurnaan DTSEN membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memperbarui data sesuai kondisi riil masyarakat sehingga kebijakan perlindungan sosial menjadi lebih akurat dan akuntabel.
Selain itu, Abdul Wachid menegaskan bahwa bantuan sosial seharusnya tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat agar mampu mandiri secara ekonomi.
“Harapan kami, bantuan ini menjadi stimulus agar masyarakat bisa mandiri. Bantuan itu bukan berupa ikan, tetapi berupa kail. Artinya, bantuan harus membuka kesempatan bagi masyarakat untuk bekerja, berusaha, dan memiliki penghasilan sendiri sehingga tidak terus bergantung pada bantuan pemerintah,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Abdul Wachid mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menghadirkan program perlindungan sosial yang inklusif. Menurutnya, berbagai bantuan yang diberikan telah menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan latar belakang agama maupun status sosial.
Ia berharap penguatan DTSEN dan sinergi antara pemerintah pusat serta daerah dapat meningkatkan efektivitas program bantuan sosial, sehingga setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat nyata sekaligus membantu masyarakat keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan.
