Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Kawendra Lukistian, mendorong perpanjangan masa kerja sama pemanfaatan lahan untuk budidaya kopi guna memberikan kepastian usaha bagi para petani. Menurutnya, jangka waktu pengelolaan lahan yang lebih panjang akan mendukung pengembangan perkebunan kopi secara berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
Hal tersebut disampaikan Kawendra usai menghadiri Festival Aspirasi BAM DPR RI bertema “Kopi sebagai Tanaman Pangan, Konservasi, dan Industri”di Bandung, Jawa Barat, Minggu (19/7/2026).
Kawendra mengatakan seluruh aspirasi yang disampaikan para petani akan menjadi bahan tindak lanjut BAM DPR RI bersama kementerian, lembaga, maupun BUMN terkait.
“Ada banyak aspirasi yang kami catat. Selanjutnya akan kami komunikasikan dengan berbagai pihak terkait agar aspirasi tersebut dapat diwujudkan,” ujarnya.
Salah satu aspirasi yang menjadi perhatian adalah perlunya memperpanjang masa kerja sama pemanfaatan lahan. Menurut Kawendra, masa kontrak yang terlalu singkat menjadi kendala karena tanaman kopi membutuhkan waktu bertahun-tahun hingga dapat berproduksi secara optimal.
“Ke depan, ketika petani mengoptimalkan lahan untuk perkopian, kontraknya jangan hanya dua tahun. Perlu kita perjuangkan agar lebih panjang, sehingga mereka memiliki kepastian dalam berusaha dan manfaatnya bisa dirasakan secara berkelanjutan,” jelasnya.
Selain persoalan lahan, Kawendra juga menyoroti usulan petani terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program beasiswa di bidang perkopian. Menurutnya, gagasan tersebut dapat diwujudkan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk BUMN melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
“Tadi ada harapan dari petani agar tersedia beasiswa di bidang kopi. Nanti akan kami komunikasikan, mungkin melalui Perhutani, PTPN, atau BUMN lainnya yang memiliki program CSR,” katanya.
Legislator Gerindra itu berharap berbagai aspirasi yang dihimpun dalam Festival Aspirasi BAM DPR RI tidak berhenti sebagai masukan semata, tetapi dapat ditindaklanjuti menjadi kebijakan yang mendorong pengembangan industri kopi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
