Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, mengusulkan agar pemerintah menaikkan harga BBM. Menurutnya, subsidi energi khususnya BBM berpotensi memperlebar defisit APBN dan menambah beban utang negara.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Wihadi Wiyanto, menegaskan bahwa fundamental dan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih kuat untuk menjaga stabilitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan kenaikan harga energi global.
Menurut Wihadi, APBN tidak bisa dilihat semata dari sisi penerimaan dan belanja, tetapi juga sebagai instrumen stabilisasi yang berfungsi menyerap gejolak eksternal agar tidak langsung berdampak pada masyarakat.
“Fundamental ekonomi kita tetap terjaga, dengan inflasi yang terkendali di level 3,48 persen pada Maret 2026, pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2025 mencapai 5,39 persen, serta PMI manufaktur yang berada di zona ekspansif. Dalam kondisi tersebut, APBN sangat mampu bekerja sebagai shock absorber untuk menahan tekanan global, khususnya dari sektor energi, agar tidak langsung membebani masyarakat,” ujar Wihadi di Jakarta, Minggu (12/4/2026).
Secara fiskal, lanjutnya, kondisi APBN masih berada dalam koridor yang sehat, dengan defisit yang terkendali serta rasio utang pada level aman. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk menambah anggaran subsidi BBM di tengah kenaikan harga minyak dunia.
“Kondisi APBN kita sehat, tercermin dari kinerja pendapatan negara hingga Maret 2026 yang mencapai Rp574,9 triliun atau tumbuh 10,5 persen year on year. Dengan capaian tersebut, APBN memiliki fleksibilitas untuk melakukan penyesuaian anggaran prioritas melalui refocusing, sehingga defisit tetap terjaga di bawah 3 persen meskipun menghadapi tekanan global,” jelasnya.
Wihadi juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima penjelasan pemerintah terkait langkah refocusing anggaran melalui efisiensi belanja non-prioritas guna menambah alokasi subsidi energi. Langkah ini dinilai penting untuk menghindari efek domino terhadap perekonomian nasional.
“Kenaikan harga energi akan memicu inflasi, menurunkan daya beli, serta meningkatkan cost of fund. Efek berantai ini bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi yang saat ini sedang berada dalam momentum positif,” katanya.
Oleh karena itu, ia menilai kebijakan pemerintah menjaga stabilitas harga energi merupakan langkah strategis dalam melindungi perekonomian nasional.
“Langkah ini bukan sekadar mencegah kenaikan harga BBM, tetapi bukti kehadiran negara dalam melindungi daya beli masyarakat dari dampak krisis global melalui instrumen APBN,” tegas politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Wihadi pun mengingatkan semua pihak, termasuk Jusuf Kalla, untuk mempercayai kebijakan pemerintah yang memilih tidak menaikkan harga BBM. Menurutnya, keputusan tersebut merupakan langkah konkret dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus stabilitas ekonomi.
“APBN masih berjalan dengan baik, dan keputusan tidak menaikkan harga BBM justru mampu menjaga daya beli serta potensi penerimaan negara,” ucapnya.
Ia bahkan mempertanyakan usulan kenaikan BBM yang disampaikan JK, karena dinilai berpotensi mendorong pemerintah ke situasi yang lebih berat.
“Pernyataan untuk mendorong kenaikan harga BBM justru bisa memperberat penanganan krisis, karena berisiko melemahkan perekonomian,” tambahnya.
Wihadi juga mengajak semua pihak untuk melihat secara utuh kondisi APBN dan tren pertumbuhan ekonomi yang terus membaik sebelum melontarkan usulan kebijakan.
“Kita perlu mengapresiasi pemerintah, termasuk Presiden Prabowo Subianto, karena kebijakan tidak menaikkan harga BBM dalam situasi saat ini justru memberikan dampak positif bagi rakyat dan perekonomian nasional,” pungkasnya.
