Anggota Komisi IV DPR RI, Melati, melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke Balai Desa Sumbersuko, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Kamis (9/4/2026). Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya DPR RI dalam menyerap aspirasi petani sekaligus mendorong percepatan program swasembada bawang putih nasional.
Dalam pertemuan tersebut, Melati berdialog langsung dengan para petani bawang putih. Diskusi berlangsung interaktif, dengan berbagai aspirasi dan tantangan disampaikan oleh petani di lapangan.
“Kami bertemu langsung dengan para petani bawang putih dan diskusinya sangat interaktif. Pada prinsipnya, kami di Komisi IV DPR RI sangat mendukung kebutuhan petani untuk bersama-sama mengawal program swasembada bawang putih yang menjadi target pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto,” ujar Melati.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah menyusun peta jalan (roadmap) swasembada bawang putih dengan target capaian pada 2028. Namun, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu segera diatasi, terutama pada sektor hulu.
Salah satu persoalan utama yang disoroti adalah ketersediaan benih bawang putih. Menurutnya, penyediaan benih unggul menjadi faktor krusial dalam meningkatkan produksi nasional. Saat ini, upaya pemenuhan kebutuhan benih juga tengah dijajaki melalui kerja sama dengan beberapa negara, dengan tetap memperhatikan kesesuaian kondisi pertanian di Indonesia.
“Penyediaan benih ini menjadi tantangan utama. Harapannya ke depan kita bisa mandiri dalam penyediaan benih, sehingga produksi bawang putih meningkat secara signifikan,” jelasnya.
Selain persoalan benih, petani juga menyampaikan kebutuhan infrastruktur pendukung, khususnya akses jalan menuju lahan pertanian. Kondisi akses yang belum memadai dinilai menghambat distribusi sarana produksi maupun hasil panen.
Tak hanya itu, petani turut mengeluhkan keterbatasan alat dan mesin pertanian (alsintan) serta pentingnya kepastian harga jual. Bawang putih dinilai memiliki karakteristik budidaya berbeda dibandingkan bawang merah, dengan masa tanam sekitar empat bulan serta membutuhkan perlakuan khusus.
“Kami menerima aspirasi terkait kebutuhan alsintan, perbaikan jalan usaha tani, serta kepastian harga. Ini penting agar petani mendapatkan jaminan kesejahteraan setelah panen,” ungkap Melati.
Ia menegaskan bahwa kepastian harga menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan usaha tani bawang putih. Tanpa jaminan harga yang layak, petani berisiko merugi, terutama saat harus bersaing dengan produk impor yang lebih murah.
Dalam dialog tersebut, petani juga berharap pemerintah dapat mengendalikan impor bawang putih, khususnya ketika produksi dalam negeri sudah mampu memenuhi kebutuhan pasar.
“Petani berharap ketika mereka sudah mampu memproduksi secara mandiri, maka keran impor bisa dikendalikan agar harga bawang putih lokal tidak tertekan,” katanya.
Menanggapi hal itu, Melati menyatakan Komisi IV DPR RI akan mengawal seluruh aspirasi yang disampaikan, mulai dari penyediaan benih, infrastruktur, alsintan, hingga kebijakan harga dan impor.
Politisi Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya itu menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mewujudkan swasembada bawang putih. Selain mengurangi ketergantungan impor, upaya ini juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani serta memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah dinamika global.
“Kami ingin memastikan kehadiran negara benar-benar dirasakan oleh petani. Apa yang menjadi kebutuhan mereka akan kami kawal agar bisa direalisasikan secara konkret,” pungkasnya.
