Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional bersama asosiasi dan perusahaan perfilman di Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026). Rapat ini membahas mekanisme distribusi dan penayangan film di bioskop Indonesia.
Rahayu meminta masukan dari pelaku industri, khususnya pengelola bioskop dan asosiasi perfilman, untuk menciptakan ekosistem yang adil dan mendukung film nasional.
“Apakah ada kebijakan yang perlu diperbaiki agar negara lebih berpihak pada film nasional,” ujarnya.
Srikandi Gerindra itu menekankan pentingnya peran negara dalam sistem ekonomi hybrid, termasuk melalui BUMN seperti PT Produksi Film Negara (PFN) untuk memperkuat ekosistem dan menambah jumlah layar.
Menurutnya, tantangan utama saat ini adalah keterbatasan layar. Produksi film nasional terus meningkat, namun belum diimbangi dengan jumlah layar bioskop yang memadai, yang saat ini didominasi jaringan besar seperti Cinema XXI, CGV Cinemas, dan Cinépolis.
Kondisi ini membuat persaingan dengan film impor semakin ketat. Karena itu, Rahayu mendorong hadirnya lebih banyak bioskop, termasuk yang fokus pada film lokal, serta meminta transparansi dalam sistem distribusi dan kurasi layar.
Hasil pembahasan ini akan menjadi rekomendasi Panja Komisi VII DPR RI untuk memperkuat kebijakan perfilman nasional.
