Anggota Komisi I DPR RI, Imron Amin, menilai perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) perlu diimbangi dengan regulasi yang jelas agar tidak menimbulkan dampak negatif di masyarakat. Menurutnya, AI memiliki potensi besar untuk membantu berbagai sektor, namun juga bisa menimbulkan persoalan jika disalahgunakan.
“AI ini tergantung bagaimana kita memanfaatkannya. Ada dua perspektif, bisa membantu, tetapi juga bisa menimbulkan masalah jika tidak diatur dengan baik,” ujar Imron saat mengikuti kunjungan kerja reses Komisi I DPR RI ke Komando Daerah Militer II/Sriwijaya wilayah Lampung, Jumat (6/3/2026).
Legislator Gerindra itu menjelaskan bahwa pesatnya perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin sulit membedakan informasi yang benar-benar berasal dari manusia dengan konten yang dihasilkan atau dimanipulasi menggunakan AI. Kondisi ini berpotensi memicu penyebaran misinformasi maupun disinformasi jika tidak disertai literasi digital dan regulasi yang memadai.
“Sekarang banyak informasi yang sulit dibedakan mana yang dibuat manusia dan mana yang dihasilkan AI. Ini perlu menjadi perhatian serius ke depan,” katanya.
Selain itu, Imron juga menyoroti fenomena influencer yang kerap menyampaikan pandangan mengenai berbagai isu strategis, seperti hukum atau ekonomi, meskipun tidak memiliki latar belakang keahlian di bidang tersebut. Menurutnya, kondisi ini dapat memicu kesalahpahaman publik jika tidak diatur secara jelas.
Ia menilai beberapa negara telah menerapkan aturan yang lebih ketat terkait penyampaian informasi di ruang digital, termasuk oleh influencer. Karena itu, Indonesia dinilai perlu mempertimbangkan langkah serupa guna menjaga kualitas informasi di ruang publik.
“Regulasi sangat penting agar informasi yang beredar tidak memperkeruh situasi dan tetap bisa dipertanggungjawabkan,” tutupnya.
