Presiden Prabowo Subianto menggelar silaturahmi bersama para ulama dan tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (5/3/2026) malam. Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat tersebut menjadi forum dialog antara pemerintah dan para ulama untuk membahas berbagai isu strategis, termasuk dinamika geopolitik global dan upaya diplomasi Indonesia dalam mendorong perdamaian di Timur Tengah.
Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal, Muhadjir Effendy, menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo memaparkan secara langsung alasan serta proses panjang dibalik keterlibatan Indonesia dalam forum Board of Peace (BoP). Menurutnya, keputusan tersebut telah melalui komunikasi intensif dengan sejumlah pemimpin negara di kawasan Timur Tengah.
“Beliau menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia di BoP tidak serta-merta, tetapi sudah melalui proses panjang dan telah dibicarakan dengan beberapa pimpinan negara di kawasan, terutama wilayah Teluk, yang kemudian sepakat untuk bergabung,” ujar Muhadjir.
Muhadjir menambahkan bahwa Presiden Prabowo memilih strategi struggle from within, yakni memperjuangkan kepentingan perdamaian dari dalam forum tersebut. Langkah ini, menurutnya, tetap berpegang pada prinsip konstitusi Indonesia serta komitmen terhadap solusi dua negara.
“Selama ini kita berada di luar, sekarang kita mencoba berjuang dari dalam. Dan insyaallah apa yang akan beliau lakukan tetap berada dalam koridor konstitusi kita, terutama yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, serta tetap berkomitmen pada tujuan awal, yakni terciptanya dua negara yang hidup berdampingan secara damai: negara merdeka Palestina dan Israel,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa dukungan terhadap kemerdekaan Palestina tetap menjadi prinsip utama Indonesia.
“Kedepan kita harus terus berupaya, apapun resikonya dan apapun konsekuensinya, ikhtiar untuk mewujudkan Palestina merdeka harus terwujud. Itu juga tercantum dalam perjanjian 20 poin BoP, khususnya pada poin 19 dan 20 yang menegaskan tujuan terciptanya negara Palestina yang berkoeksistensi dengan Israel,” lanjut Muhadjir.
Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid, yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Penanggulangan Bencana, menyampaikan bahwa pemerintah tetap terbuka terhadap berbagai pandangan masyarakat terkait keanggotaan Indonesia dalam forum tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa diplomasi tetap menjadi jalan utama yang ditempuh Indonesia dalam mendorong perdamaian.
“Jika ada yang menyarankan pandangan berbeda, pemerintah tidak anti kritik. Kita mendengarkan sambil mencermati keadaan, tetapi kita akan membuktikan di lapangan bahwa diplomasi adalah jalan terbaik untuk menciptakan perdamaian, bukan melalui peperangan,” ujar Nusron.
Ketua Umum Nahdlatul Ulama, Yahya Cholil Staquf, turut menilai bahwa kehadiran Indonesia dalam forum tersebut dapat menjadi instrumen penting untuk mendorong deeskalasi konflik di kawasan Timur Tengah, termasuk terkait ketegangan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel.
“Kalau perlu, Indonesia bisa menyatakan bahwa agenda-agenda BoP on hold sampai ada pembicaraan untuk deeskalasi dan perdamaian dari perang Amerika-Israel melawan Iran ini,” ucapnya.
Menurut Yahya, meskipun forum tersebut masih dalam tahap awal pembicaraan, keterlibatan Indonesia bersama sejumlah negara Timur Tengah membuka peluang besar bagi upaya diplomasi menuju perdamaian di kawasan.
“Semua itu nantinya dapat menjadi instrumen agar BoP justru menjadi wahana untuk mendorong deeskalasi dan perdamaian dari konflik yang saat ini sedang berlangsung terkait Iran,” jelasnya.
