Anggota Komisi XII DPR RI, Rokhmat Ardiyan, menyoroti penanganan bencana dan kerusakan lingkungan dalam kinerja Kementerian Lingkungan Hidup sepanjang 2025. Ia menilai bencana hidrometeorologi masih menjadi tantangan besar nasional yang perlu mendapat penguatan serius pada 2026.
Rokhmat menyebut dampak bencana sangat dirasakan, khususnya di wilayah Sumatera dan Jawa Barat, tidak hanya menimbulkan korban jiwa tetapi juga kerugian ekonomi akibat kerusakan infrastruktur dan lingkungan.
“Persoalan bencana, khususnya hidrometeorologi, masih sangat berat dirasakan bangsa Indonesia karena memakan korban jiwa,” ujar Rokhmat di sela Rapat Kerja Komisi XII bersama Menteri Lingkungan Hidup di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026).
Ia menilai alih fungsi lahan dan kerusakan hutan yang seharusnya menjadi kawasan resapan air menjadi penyebab utama banjir dan longsor yang terus berulang, termasuk akibat rusaknya daerah aliran sungai.
Legislator Fraksi Partai Gerindra ini mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut 28 izin perusahaan di wilayah Sumatera, serta mendorong pengembalian fungsi hutan milik PTPN dan Perhutani, khususnya di Pulau Jawa yang memiliki kepadatan penduduk tinggi.
“Kami ingin fungsi hutan dikembalikan sebagaimana mestinya, dengan tanaman endemik dan pohon berakar kuat agar mampu menahan bencana,” tegasnya.
Selain kehutanan, Rokhmat juga menyoroti persoalan sampah yang masih menjadi pekerjaan rumah. Ia mencatat baru sekitar 25 persen sampah yang tertangani, sementara produksi sampah nasional mencapai sekitar 105 ribu ton per hari, sehingga dibutuhkan terobosan teknologi dan peningkatan kesadaran masyarakat.
