Partai Gerindra menyatakan dukungannya terhadap wacana pemilihan kepala daerah baik gubernur, bupati, maupun walikota melalui mekanisme Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Sugiono, menilai pemilihan kepala daerah oleh DPRD merupakan opsi yang layak dipertimbangkan untuk diterapkan ke depan.
“Gerindra berada pada posisi mendukung upaya atau rencana untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah melalui DPRD, baik di tingkat bupati, wali kota, maupun gubernur,” ujar Sugiono dalam keterangannya, Minggu (28/12/2025).
Menurut Sugiono, salah satu pertimbangan utama dukungan tersebut adalah aspek efisiensi dibandingkan mekanisme pemilihan langsung yang selama ini diterapkan. Ia menilai pemilihan melalui DPRD dapat memangkas berbagai tahapan, mulai dari penjaringan kandidat, pelaksanaan pemilihan, hingga kebutuhan anggaran dan ongkos politik secara keseluruhan.
Sugiono mengungkapkan bahwa pada 2015 dana hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pelaksanaan pilkada tercatat hampir mencapai Rp7 triliun. Angka tersebut terus meningkat signifikan dan pada 2024 bahkan telah melampaui Rp37 triliun.
“Itu merupakan jumlah yang sebenarnya bisa digunakan untuk hal-hal lain yang lebih produktif, terutama untuk upaya peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat. Ini sesuatu yang perlu kita pertimbangkan secara serius,” kata Sugiono.
Selain anggaran negara, ia juga menyoroti tingginya ongkos politik yang harus ditanggung calon kepala daerah. Menurutnya, biaya pencalonan dan kampanye saat ini tergolong sangat mahal dan kerap menjadi hambatan bagi individu yang sebenarnya memiliki kapasitas dan kompetensi untuk memimpin daerah.
“Kita terbuka saja, biaya kampanye calon kepala daerah itu angkanya prohibitif, sangat mahal. Ini yang harus kita evaluasi agar orang-orang yang benar-benar ingin mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara bisa maju tanpa terhalang biaya yang luar biasa besar,” ucapnya.
“Atas dasar efisiensi proses, mekanisme, dan anggaran, kami mendukung rencana pilkada melalui DPRD,” sambung Sugiono.
Ia menegaskan bahwa mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD tidak menghilangkan esensi demokrasi, mengingat anggota DPRD merupakan wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum. Dengan demikian, proses tersebut tetap bersumber dari mandat rakyat.
Sugiono juga menilai pemilihan melalui DPRD justru membuka ruang akuntabilitas dan pengawasan publik yang lebih ketat terhadap partai politik dan wakil rakyat di daerah.
“Akuntabilitasnya cenderung lebih kuat. Jika partai politik ingin tetap bertahan dan dipercaya di daerah, tentu mereka harus mengikuti kehendak konstituennya,” katanya.
Selain itu, mekanisme tersebut dinilai berpotensi mengurangi polarisasi di tengah masyarakat yang kerap muncul dalam pemilihan langsung.
Partai Gerindra mendorong agar wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD dibahas dan dikaji secara mendalam dengan melibatkan seluruh unsur dan elemen bangsa guna merumuskan mekanisme terbaik. Meski demikian, Sugiono menekankan pentingnya menjaga ruang partisipasi publik.
“Jangan sampai kemudian mekanisme ini berkembang menjadi sesuatu yang tertutup. Aspirasi rakyat tetap harus bisa dikawal,” tutupnya.
