Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, kembali menyalurkan bantuan bagi masyarakat Sumatera Barat yang terdampak bencana. Kali ini, Andre mengirimkan 1.000 paket sembako lengkap dengan perlengkapan ibu dan anak untuk warga Kabupaten Kepulauan Mentawai yang terdampak banjir bandang pada akhir November 2025.
Bantuan dengan total berat sekitar 12 ton tersebut diberangkatkan pada Minggu (21/12/2025) menggunakan kapal dari Dermaga Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, dan tiba di Mentawai keesokan harinya. Pelepasan bantuan dilakukan oleh Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Padang, Wahyu Hidayat, yang mewakili Andre Rosiade.
“Ini amanah langsung dari Bang Andre Rosiade. Kami ditugaskan mengantarkan 1.000 paket sembako beserta perlengkapan ibu dan anak untuk masyarakat Kepulauan Mentawai,” ujar Wahyu, Rabu (24/12/2025).
Wahyu menegaskan, meski dampak banjir bandang di Mentawai tidak sebesar di daerah lain di Sumatera Barat, masyarakat tetap membutuhkan perhatian dan bantuan nyata.
Total bantuan terdiri atas 1.000 paket beras serta 1.000 paket perlengkapan bayi dan kebutuhan ibu. Setibanya di Mentawai, bantuan diserahkan kepada Bupati Kepulauan Mentawai, Rinto Wardana, dan dikawal oleh tiga anggota Fraksi Gerindra DPRD Kepulauan Mentawai.
Bupati Kepulauan Mentawai, Rinto Wardana, menyampaikan bahwa total bantuan yang diterima mencapai 12 ton, terdiri dari sekitar 5 ton beras dan 7 ton logistik lainnya. Bantuan tersebut akan segera disalurkan secara merata ke wilayah yang paling membutuhkan.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Andre Rosiade atas kepeduliannya. Bantuan ini akan segera kami distribusikan kepada masyarakat Mentawai,” ujar Rinto.
Sementara itu, Andre Rosiade menyampaikan permohonan maaf karena belum dapat hadir langsung di Mentawai. Ia berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban warga terdampak banjir.
“Saya titipkan bantuan ini untuk saudara-saudara kita di Mentawai. Semoga bermanfaat dan dapat membantu meringankan beban masyarakat,” kata Andre.
Andre menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kepentingan masyarakat Kepulauan Mentawai, baik dalam penanganan bencana maupun pembangunan daerah, agar wilayah terluar Sumatera Barat tersebut tetap mendapat perhatian pemerintah pusat.
