Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, menegaskan bahwa salah satu fokus utama Tim Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, adalah mengevaluasi progres penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di wilayah tersebut.
“Penyusunan RDTR menjadi kunci penting untuk memastikan arah pembangunan Natuna yang berada di garis depan perbatasan negara dapat berjalan terarah, terukur, dan sesuai kebutuhan masyarakat,” ujar Politisi Partai Gerindra itu usai pertemuan dengan Bupati Natuna dan Forkompinda di Kabupaten Natuna, Rabu (26/11/2025).
Azis juga menyoroti persoalan lahan transmigrasi yang hingga kini belum tersertifikasi. Ia menilai percepatan sertifikasi sangat dibutuhkan agar masyarakat memperoleh kepastian hukum serta legalitas atas lahan yang mereka tempati.
“Kami akan mendorong Kementerian Kehutanan melalui komisi terkait untuk memproses surat dari Kementerian Transmigrasi dan pemerintah daerah terkait permohonan pelepasan kawasan hutan produksi bukan hutan lindung yang digunakan sebagai permukiman transmigrasi,” tegas Legislator asal Dapil Jawa Tengah VI tersebut.
Sementara itu, Bupati Natuna, Cen Sui Lan, menyampaikan apresiasi atas kedatangan Tim Panja Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara Komisi II DPR RI. Ia berharap kunjungan kerja ini dapat melahirkan solusi cepat dan tepat bagi berbagai persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat Natuna sebagai wilayah perbatasan.
“Dengan adanya kunjungan ini, kami berharap berbagai permasalahan di perbatasan, terutama terkait tata ruang, lahan, dan pengembangan kawasan strategis, dapat segera teratasi demi kemajuan masyarakat,” ujar Cen.
Dalam rapat koordinasi yang digelar, turut dibahas sejumlah isu strategis terkait pengelolaan pertanahan di wilayah perbatasan. Isu tersebut meliputi penataan dan pemanfaatan kawasan, percepatan sertifikasi aset pemerintah, optimalisasi penggunaan ruang, hingga penguatan koordinasi lintas instansi untuk mendukung pembangunan wilayah strategis nasional.
Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai lembaga terkait dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang tertib, modern, dan berkelanjutan di Kabupaten Natuna.
Kunjungan kerja Panja Komisi II DPR RI kali ini juga menjadi momentum penting untuk mempererat sinergi pusat-daerah dalam membangun Natuna sebagai beranda depan Indonesia, baik dari sisi pertahanan maupun pengembangan ekonomi nasional.
