Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, menekankan pentingnya reformasi penegakan hukum secara menyeluruh dalam rapat Komisi III dengan Wakil Kepolisian Republik Indonesia pada Selasa (18/11/2025).
Bimantoro menyatakan bahwa keberadaan oknum tidak hanya terjadi pada satu institusi, tetapi dapat ditemukan di berbagai lembaga. Karena itu, langkah yang diperlukan bukan sekadar mencari kesalahan, melainkan melakukan pembenahan sistemik untuk menghadirkan aparat penegak hukum yang profesional, kredibel, transparan, dan akuntabel.
Ia mengapresiasi sikap Wakapolri yang dinilai terbuka terhadap kritik publik dan tidak menutupi kekurangan internal. Menurutnya, keterbukaan tersebut adalah langkah penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
“Kemampuan untuk mendengar, mengakui, dan merespons dengan cepat merupakan modal besar untuk perbaikan institusi,” ujarnya.
Bimantoro juga menekankan perlunya reformasi sumber daya manusia di tubuh Polri. Ia menilai banyak anggota Polri telah bekerja luar biasa mengungkap kasus-kasus penting, menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban, serta mendukung program prioritas Presiden. Namun, momentum perbaikan saat ini harus dimanfaatkan untuk terus meningkatkan standar profesionalisme di seluruh level.
Dalam rapat itu, Bimantoro turut menyampaikan dukungannya terhadap peningkatan kesejahteraan anggota Polri. Ia mengapresiasi program Rumah Subsidi bagi personel, yang dinilai memberikan kepastian dan harapan bagi masa depan keluarga.
“Kesejahteraan adalah fondasi integritas dan motivasi dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian,” tegasnya.
Ia menutup dengan menegaskan bahwa Komisi III akan terus mendorong langkah-langkah perbaikan di Polri dan lembaga penegak hukum lainnya agar reformasi penegakan hukum berjalan konsisten dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
