Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, mengingatkan generasi muda agar senantiasa memegang teguh nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pesan itu disampaikan Bob Hasan dalam kegiatan Rapat Evaluasi Nasional Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Indonesia (Himapolindo) 2025 di Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Jumat (10/10/2025).
“Demokrasi Pancasila merupakan karakteristik bangsa yang berbasis pada pemikiran kritis dan membagi sistem pemerintahan menjadi tiga kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan tetap menempatkan rakyat sebagai yang utama,” ujarnya.
Ia menjelaskan, sistem Trias Politica yang dianut Indonesia harus dijaga keseimbangannya. Setiap lembaga negara memiliki fungsi dan kewenangan masing-masing yang tidak boleh saling mengambil alih.
“Legislatif tidak boleh merasa seperti eksekutif, begitu juga sebaliknya. Eksekutif tidak boleh mengambil peran legislatif. Contohnya, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif tidak boleh menegur langsung legislatif, dan sebaliknya legislatif pun tak boleh menegur Mahkamah Konstitusi,” tegas Bob Hasan.
Menurutnya, dalam proses pembentukan undang-undang, ketiga lembaga negara itu harus bersinergi agar menghasilkan peraturan yang adil, sesuai dengan sila kelima Pancasila: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Bob Hasan menambahkan, hubungan antara lembaga negara dan masyarakat juga tampak nyata ketika rakyat merasa dirugikan oleh suatu aturan.
“Masyarakat yang merasa mendapatkan perlakuan tidak adil dapat mengajukan koreksi melalui Mahkamah Konstitusi. Namun, mekanisme itu bukan untuk mengubah sistem, melainkan memperbaiki aturan yang dianggap kurang tepat,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya peran mahasiswa sebagai agen perubahan dalam menilai dan memberikan masukan terhadap kebijakan publik.
Sementara itu, Ketua Umum Himapolindo, Thariq Rivqy Verdiansyah, menjelaskan bahwa kegiatan Rapat Evaluasi Nasional diikuti oleh perwakilan dari 49 kampus anggota. Forum ini menjadi wadah refleksi dan konsolidasi organisasi untuk merumuskan kontribusi nyata bagi bangsa.
Ia menambahkan, Himapolindo akan menyusun kerangka gerakan dan rekomendasi tertulis kepada penyelenggara negara, dengan fokus utama pada penguatan implementasi Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar menuju kesejahteraan rakyat.
