Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menilai sektor ekonomi kreatif (Ekraf) memiliki peran vital, bukan hanya sebagai penopang ekonomi nasional, tetapi juga sebagai identitas bangsa yang diminati wisatawan mancanegara. Sayangnya, anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk sektor ini dinilainya jauh dari memadai.
“Ekonomi kreatif ini penting sekali, karena mengandung identitas bangsa. Batik, musik, seni pertunjukan, kuliner Nusantara—semua itu yang justru dicari turis mancanegara. Tapi anggarannya sangat kecil, hanya Rp279 miliar. Padahal dulu Bekraf pernah sampai Rp900 miliar, itu pun masih kurang,” ujar Bambang Haryo usai Kunjungan Kerja Komisi VII di Yogyakarta, Rabu (24/9/2025).
Ia menegaskan, anggaran sebesar itu harus membina lebih dari 5 juta pelaku Ekraf di seluruh Indonesia. Bambang mencontohkan usaha batik Anantari di Yogyakarta yang mampu berkembang pesat berkat pendampingan dari Kemenparekraf.
“Kalau yang kecil saja bisa naik kelas dengan pendampingan, bayangkan kalau ada dukungan lebih besar, skalanya bisa berlipat-lipat,” tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Lebih jauh, ia menyoroti potensi kuliner Nusantara yang belum tergarap optimal. Dari lebih 3.000 jenis makanan khas Indonesia, hanya segelintir yang mendunia.
“Rendang bisa jadi makanan terenak di dunia, batagor jadi camilan favorit. Kalau ribuan lainnya dieksplor, dampaknya luar biasa,” katanya.
Bambang juga membandingkan dengan Thailand yang sukses menjual budaya Muaythai hingga tiket pertunjukannya bernilai tinggi, sementara wayang di Indonesia masih sepi karena minim promosi.
Ia menekankan, Ekraf erat kaitannya dengan UMKM karena sebagian besar pelakunya adalah usaha mikro. Kontribusi sektor ini cukup besar, mencapai 6 persen terhadap PDB atau sekitar Rp1.600–1.800 triliun, dengan serapan tenaga kerja hingga 26 juta orang.
“Potensi ini bisa tumbuh 10 kali lipat kalau dikembangkan serius. Anggaran adalah kunci,” tegasnya.
Karena itu, ia mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan dan kementerian terkait, agar memberi perhatian serius pada kebutuhan anggaran Kemenparekraf.
“APBN Perubahan yang sedang diajukan jangan ditunda lagi. Tanpa anggaran memadai, sulit mengharapkan Ekraf tumbuh pesat,” pungkasnya.
