Fraksi Partai Gerindra menilai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 menjadi instrumen kunci pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan delapan program prioritas (Asta Cita). Hal itu disampaikan Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Danang Wicaksana Sulistya, saat membacakan pandangan fraksi terhadap RAPBN 2026 dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-2 Masa Sidang I Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (19/8/2025).
Menurut Danang, RAPBN 2026 merupakan yang pertama di era pemerintahan Prabowo dan menjadi momentum awal menuju visi Indonesia Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur.
“Dengan optimisme realistis, setiap rupiah APBN 2026 harus tepat sasaran demi kesejahteraan rakyat dan lompatan menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Ia menjelaskan, delapan program prioritas mencakup ketahanan pangan, ketahanan energi, pemberian makan bergizi gratis, penguatan sektor pendidikan dan kesehatan, pembangunan desa dan pemberdayaan UMKM, penguatan pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan global. Menurutnya, seluruh program bersifat konkret dan langsung menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat.
Gerindra juga mendukung langkah pemerintah menetapkan defisit RAPBN 2026 sebesar 2,48 persen terhadap PDB atau Rp638,8 triliun. Desain defisit primer mendekati nol, yakni Rp39,4 triliun, dinilai menunjukkan pengelolaan fiskal yang sehat.
“Tren tiga tahun terakhir membuktikan defisit primer terus turun, dari Rp154,9 triliun pada 2023 menjadi Rp87,3 triliun pada 2024. APBN kita on the track dan disiplin fiskal konsisten di bawah 3 persen sebagaimana amanat undang-undang,” tegasnya.
Fraksi Gerindra menyambut baik harapan Presiden agar APBN ke depan bisa mencapai posisi tanpa defisit. Pemerintah pun tidak merencanakan pajak baru pada 2026, melainkan fokus pada reformasi administrasi dan efisiensi belanja untuk menjaga keseimbangan fiskal.
Meski begitu, Danang mengingatkan agar pemberian insentif fiskal dilakukan selektif.
“Insentif harus diprioritaskan bagi pelaku kecil dan UMKM, dengan sektor yang diseleksi ketat agar benar-benar berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Pada saat yang sama, celah penggelapan pajak, terutama di sektor ekstraktif, harus ditutup,” pungkasnya.
