Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kekuatan suatu negara ditentukan kemampuan menguasai dan mengelola kekayaan demi kemakmuran rakyat. Dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR-RI serta Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (15/8/2025), ia menyoroti distorsi sistem ekonomi yang bertentangan dengan amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945.
“Sungguh aneh, negara dengan produksi kelapa sawit terbesar dunia pernah mengalami kelangkaan minyak goreng. Ini tidak masuk akal, dan ternyata ada permainan manipulasi yang saya sebut ‘serakahnomics’,” ujar Presiden Prabowo.
Ia menilai kelangkaan dan tingginya harga pangan meski ada subsidi adalah akibat pengabaian Pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 UUD 1945. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi tidak dinikmati secara merata.
“Masih banyak anak kelaparan, petani dan nelayan kesulitan menjual hasil panennya, rakyat belum memiliki rumah layak, guru belum dihargai, dan keluarga kesulitan berobat karena biaya atau terbatasnya fasilitas kesehatan di daerah,” ungkapnya.
Meski begitu, dalam 299 hari pemerintahannya, Presiden Prabowo melaporkan kemajuan signifikan. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,12 persen di tengah gejolak global, investasi semester pertama 2025 mencapai Rp942 triliun—naik 13,6 persen dari tahun sebelumnya—dan menyerap 1,2 juta tenaga kerja.
Untuk pemerataan ekonomi, pemerintah membentuk 80 ribu Koperasi Desa dan Koperasi Kelurahan Merah Putih yang menjual bahan pokok bersubsidi serta menyediakan protein, ikan, dan daging dengan harga terjangkau.
“Koperasi di setiap desa akan meningkatkan ekonomi desa dan menciptakan jutaan lapangan kerja,” ucap Presiden.
Pemerintah juga membentuk Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia dengan aset kelolaan lebih dari 1 triliun dolar AS, difokuskan untuk mendorong investasi di hilirisasi sumber daya alam dan sektor strategis demi menciptakan lapangan kerja berkualitas.
Di sektor kesehatan, pemerintah memberikan cek kesehatan gratis kepada lebih dari 18 juta warga, meningkatkan kelas 66 rumah sakit di 66 kabupaten, serta mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus Sanur sebagai pusat layanan medis internasional.
“Agar orang Indonesia tidak harus berobat ke luar negeri,” pungkas Presiden.
