Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sekaligus Anggota Komisi III Fraksi Gerindra, Dr. Bob Hasan, melaksanakan kegiatan reses di Desa Telogorejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Minggu (3/8/2025).
Kehadirannya disambut hangat oleh warga setempat, mulai dari petani, kepala desa, tokoh masyarakat, hingga pelajar. Dalam suasana akrab, Bob Hasan menekankan bahwa reses adalah sarana strategis untuk menjaring aspirasi masyarakat yang akan diperjuangkan di tingkat nasional.
“Setiap masukan dari masyarakat akan menjadi dasar perjuangan saya di DPR RI,” ujarnya.
Salah satu aspirasi utama warga adalah permintaan bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan). Menanggapi hal ini, Bob Hasan menyatakan siap mendorong realisasinya meskipun ia bukan dari Komisi IV. Sebagai Ketua Baleg, ia memiliki ruang untuk berkoordinasi lintas komisi dan kementerian.
“Ketahanan pangan dimulai dari desa. Petani harus mendapat akses sarana produksi yang memadai agar produktivitas meningkat dan kesejahteraan terjamin,” tegasnya.
Ia juga memaparkan program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto, termasuk program Makan Bergizi Gratis bagi pelajar dari keluarga kurang mampu. Menurutnya, kecukupan gizi adalah fondasi utama bagi peningkatan kualitas pendidikan dan generasi masa depan bangsa.
“Pendidikan tak akan efektif jika anak-anak kita belajar dalam kondisi lapar atau kekurangan nutrisi,” imbuhnya.
Di hadapan para kepala desa, Bob Hasan turut membahas pentingnya penguatan tata kelola koperasi desa melalui program Koperasi Merah Putih. Ia menekankan bahwa koperasi harus dikelola secara profesional, bukan sekadar formalitas.
“Transparansi dan partisipasi anggota adalah kunci agar koperasi benar-benar menjadi alat pemberdayaan ekonomi rakyat,” ucapnya.
Sebagai wujud nyata kepedulian terhadap dunia pendidikan, Bob Hasan menyerahkan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) kepada sejumlah pelajar. Ia menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmennya mendukung visi Asta Cita Presiden Prabowo dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Meskipun saya bukan anggota Komisi X, saya punya tanggung jawab moral untuk memperjuangkan hak pendidikan masyarakat, khususnya di Lampung Timur,” pungkasnya.
