Sebagai bagian dari Program Nasional yang diinisiasi Presiden RI Prabowo Subianto, pemerintah kembali menyalurkan bantuan beras cadangan untuk masyarakat, guna merespons lonjakan harga beras yang terjadi belakangan ini.
Dalam program tersebut, setiap keluarga penerima manfaat (KPM) menerima alokasi 10 kilogram beras per bulan untuk periode Juni dan Juli 2025.
Anggota Komisi IV DPR RI, Hj. Kartika Sandra Desi, yang turut hadir dalam kegiatan penyaluran di Palembang, menyebutkan bahwa pembagian kali ini menandai capaian 100 persen distribusi di kota tersebut.
“Hari ini tinggal menyelesaikan 2 persen terakhir, yakni di wilayah Keramasan dan Karya Jaya, masing-masing untuk 200 kepala keluarga,” ujar Kartika, Minggu (3/8/2025).
Ia menambahkan bahwa total penerima bantuan di Kota Palembang telah mencapai 68.000 kepala keluarga. Program ini, menurut Kartika, diharapkan mampu menstabilkan harga beras di pasar serta mengurangi beban masyarakat.
Sementara itu, Kepala Perum Bulog Wilayah Sumatera Selatan menegaskan bahwa program ini merupakan langkah konkret menjaga stabilitas harga pangan di pasar. Selain menyalurkan bantuan, Bulog juga bekerja sama dengan pemerintah daerah dan jaringan distribusi untuk mengendalikan harga.
“Ketika masyarakat sudah menerima beras dari program ini, permintaan di pasar otomatis menurun. Ini menekan spekulasi harga, sehingga pedagang tidak bisa menaikkan harga seenaknya,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa sekitar 500.000 warga di Sumatera Selatan sudah membeli beras dari Bulog, bukan dari pasar umum.
“Ini sangat membantu mengurangi tekanan permintaan di pasar dan mencegah lonjakan harga,” pungkasnya.
