Komisi VI DPR RI menggelar Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala Badan Pelaksana Pengelola Danantara Rosan Roeslani, dan Direktur Holding Operasional Danantara Dony Oskaria, Rabu (23/7/2025). Agenda utama dalam rapat ini adalah membahas kinerja dan arah strategis Danantara sebagai lembaga pengelola investasi nasional.
Dalam forum tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian, menyampaikan sejumlah apresiasi atas capaian Danantara, khususnya dalam meningkatkan kepercayaan global terhadap iklim investasi di Indonesia. Ia juga menyampaikan sejumlah catatan kritis terkait transparansi, pemanfaatan teknologi, serta peran Danantara dalam mendukung pelaku ekonomi kreatif (ekraf).
“Saya ingin mengapresiasi kinerja Danantara dan Kementerian BUMN. Dalam 4–6 bulan terakhir, kepercayaan global mulai terbentuk. Ada investasi besar masuk, seperti 10 miliar dolar dari 12 bank internasional dan 7 miliar dolar dari sovereign wealth fund (SWF) negara lain. Ini bukan capaian yang mudah,” ujar Kawendra.
Ia menilai kemajuan tersebut sejalan dengan arah diplomasi ekonomi Presiden Prabowo Subianto yang berhasil membuka kepercayaan internasional terhadap Indonesia. Meski demikian, Kawendra menekankan pentingnya peningkatan investasi teknologi internal guna memperkuat integritas dan mencegah potensi fraud di lapangan.
“Kami saat kunjungan kerja ke daerah melihat banyak celah fraud di level mitra. Hal ini bisa dimitigasi dengan teknologi. Sudah saatnya kita mendorong hadirnya sovereign fund berbasis teknologi atau deep tech untuk membantu pembiayaan yang inovatif, khususnya bagi pelaku ekraf,” paparnya.
Lebih lanjut, Kawendra menyoroti masih minimnya realisasi pembiayaan untuk sektor ekonomi kreatif sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 dan Undang-Undang No. 24. Ia mendorong Danantara agar tidak bergantung pada pola pembiayaan konvensional dan menciptakan skema pembiayaan alternatif yang inklusif.
“Saya berharap kita bisa mencontoh negara lain di mana pelaku ekraf bisa fokus berkarya, bukan sibuk cari modal. Negara harus hadir. Jangan terus pakai skema bank konvensional, karena ini menyangkut nasib sekitar 40 juta pelaku ekonomi kreatif,” tegasnya.
Selain itu, Kawendra juga mengapresiasi semangat pelayanan publik Danantara yang mengusung prinsip “Melayani Sepenuh Hati.” Namun, ia mengingatkan agar semangat ini benar-benar dijalankan oleh seluruh SDM BUMN dan Danantara.
“Jangan sampai kita punya produk sendiri, tapi justru belanja produk swasta demi keuntungan pribadi. Ini pengkhianatan terhadap produk nasional. Saya harap tidak terjadi lagi,” imbuhnya.
Kawendra juga menyoroti pentingnya peran BUMN seperti Produksi Film Negara (PFN) dalam industri perfilman nasional. Ia mengkritisi ketimpangan yang terjadi dalam perlakuan terhadap film lokal dibanding film asing.
“PFN harus jadi garda terdepan perfilman nasional. Saat ini film asing bisa tayang berbulan-bulan, sementara film lokal baru seminggu sudah diturunkan. PFN bisa menjadi validator kualitas dan kemandirian film nasional, demi menjaga marwah bangsa,” pungkasnya.
