Dalam kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar di Maros, Sulawesi Selatan, Jumat (18/7/2025), Anggota Komisi IV DPR RI, Dwita Ria Gunadi menyoroti persoalan pengelolaan sampah di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.
Dwita menilai, permasalahan sampah yang datang dari laut, sungai, daratan, hingga pulau terpencil tidak akan selesai tanpa sistem tata kelola yang terintegrasi dan kolaborasi lintas sektor.
“Setiap kunjungan ke daerah pesisir, kami masih melihat sampah yang tidak tertata, belum dipilah antara organik dan anorganik. Ini menandakan perlunya penanganan khusus dan sistem yang terpadu,” ujar politisi Fraksi Gerindra tersebut.
Ia menekankan bahwa solusi tidak cukup hanya menyediakan tempat pembuangan, tetapi harus mencakup pengumpulan, pencatatan, hingga pemanfaatan sampah bernilai ekonomi. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah pendirian bank sampah di wilayah pesisir.
“Bank sampah bisa menjadi insentif ekonomi bagi masyarakat. Tapi pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab? Dana dari mana? Ini yang harus kita dorong bersama,” tegasnya.
Dwita juga menekankan pentingnya peran generasi muda sebagai motor penggerak dalam menjaga kebersihan dan pengelolaan lingkungan pesisir, termasuk dalam program Kampung Nelayan Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo.
“Kita harus libatkan pemuda lokal dalam membangun kesadaran dan sistem yang berkelanjutan,” katanya.
Ia menambahkan, pengelolaan sampah pesisir memerlukan komitmen dari hulu ke hilir, termasuk pembinaan SDM dan dukungan anggaran. Program seperti Bulan Cinta Laut (BCL) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi contoh yang bisa dikembangkan lebih luas.
“Kawasan pesisir yang bersih bukan hanya nyaman, tapi juga membuka peluang pariwisata dan ekonomi. Inilah bagian dari visi ekonomi biru menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Dwita.
