Ketua Panitia Kerja (Panja) Open Government-Parliament (OGP) Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh, memimpin kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (9/7/2025). Kunjungan ini bertujuan memperkuat sinergi antara inisiatif Open Parliament Indonesia (OPI) dengan Open Government Partnership (OGP) lokal, khususnya dalam penyusunan Rencana Aksi Nasional OGP (RAN OGI) 2026–2028.
“NTB telah menjadi anggota aktif OGP lokal sejak 2020 dan konsisten menjalankan komitmen keterbukaan pemerintah,” ujar Husein.
Menurutnya, nilai-nilai OGP seperti transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sejalan dengan visi “NTB Makmur Mendunia,” yang menitikberatkan pada pengentasan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, dan pengembangan pariwisata kelas dunia.
Sebagai Ketua Panja OG-P, Husein menegaskan komitmen DPR RI terhadap keterbukaan parlemen. Sejak mendeklarasikan partisipasi dalam OPI pada 2018, DPR telah menyusun dua Rencana Aksi dan kini tengah merumuskan komitmen baru untuk periode 2026–2028, yang akan terintegrasi dengan RAN OGI nasional yang disusun Bappenas.
“Kami juga ingin mendorong kolaborasi antara RAN OGI pusat dan RAD NTB, serta memperkuat peran parlemen dalam mendukung kebijakan keterbukaan di daerah,” tegasnya.
Husein menambahkan, penguatan kemitraan DPR RI dengan masyarakat sipil di NTB menjadi kunci keberhasilan agenda keterbukaan.
“Sinergi antara parlemen, pemerintah, dan masyarakat akan memperkuat pengawasan dan implementasi prinsip pemerintahan terbuka,” pungkasnya.
