Sektor pertanian tetap menjadi pilar penting ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja. Namun, dengan populasi lebih dari 281 juta jiwa, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjaga ketersediaan pangan yang cukup, berkualitas, dan terjangkau. Tantangan ini diperberat oleh krisis pangan global akibat perubahan iklim, gangguan rantai pasok, serta dinamika geopolitik.
Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi, menyoroti ketimpangan kesejahteraan petani dan minimnya regenerasi SDM pertanian sebagai faktor utama inefisiensi rantai pasok.
“Harga di tingkat petani rendah, tapi mahal di konsumen,” ujar politisi yang akrab disapa Titiek Soeharto saat membuka Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Pertanian di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025).
Ia menegaskan pentingnya fokus pada penguatan produksi domestik, stabilisasi harga pangan, dan peningkatan kesejahteraan petani dan peternak. Tak hanya beras dan jagung, pengembangan juga harus mencakup sektor peternakan, hortikultura, dan perkebunan.
Titiek juga mendorong strategi penguatan melalui modernisasi pertanian, kemitraan usaha tani, efisiensi tata kelola, serta peningkatan kapasitas penyuluhan dan SDM.
Namun, semua itu harus ditopang oleh kebijakan anggaran yang tepat sasaran. Berdasarkan kerangka ekonomi makro 2026, pagu indikatif Kementerian Pertanian mencapai Rp13,757 triliun. Ia meminta anggaran difokuskan pada program berbasis hasil (output–outcome), integrasi antar sektor, serta pengawasan berbasis data real-time.
“Penyusunan anggaran 2026 harus terarah, terukur, dan menjawab kebutuhan strategis nasional, khususnya dalam menjaga stabilitas pangan dan kemandirian produksi dalam negeri,” pungkasnya.
