Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Toba menyoroti dua sektor krusial dalam tanggapan atas Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024, yaitu pendidikan dan pertanian. Keduanya dinilai penting sebagai bentuk dukungan konkret terhadap program nasional Presiden Prabowo Subianto, khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Toba, Bigman Butarbutar, mengangkat persoalan dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SMA. Menurutnya, petunjuk teknis penerimaan berbasis perangkingan nilai rapor dan zonasi domisili justru menimbulkan ketimpangan dan tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat.
“Banyak anak yang rumahnya dekat dengan sekolah justru tidak diterima karena kalah nilai, padahal kapasitas SMA Negeri di Toba sangat terbatas,” ujar Bigman, Selasa (24/6/2025).
Ia mendesak Pemerintah Kabupaten Toba agar aktif melobi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) untuk membangun sekolah baru atau minimal menambah ruang kelas agar bisa menampung lebih banyak lulusan SMP.
Legislator Gerindra itu juga menekankan pentingnya sinergi antara Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian dalam memperkuat ketahanan pangan lokal. Hal ini, menurutnya, sejalan dengan kebutuhan penyediaan bahan baku untuk dapur MBG.
“Pemkab Toba harus menjadikan daerah ini sebagai lumbung bahan baku dapur MBG. Jangan sampai kita masih bergantung pada sayur, buah, atau beras dari luar daerah,” tegasnya.
Ia menambahkan, peningkatan produktivitas pertanian akan memungkinkan pemenuhan kebutuhan pangan mulai dari beras, sayuran, buah, hingga daging dari hasil petani lokal.
“Program MBG ini bukan hanya menjamin gizi anak-anak, tapi juga bisa menggerakkan ekonomi petani. Jika dapur MBG menyerap langsung hasil panen, maka daya beli petani meningkat, ekonomi tumbuh, dan angka kemiskinan di Toba bisa ditekan,” pungkasnya.
