Fraksi Partai Gerindra DPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan stimulus ekonomi yang diumumkan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan pada kuartal II tahun 2025. Ketua Fraksi Gerindra, Budisatrio Djiwandono, menilai stimulus ini sebagai langkah terukur dalam memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan konsumsi domestik, serta mempercepat pemerataan ekonomi di daerah.
“Paket stimulus ini dirancang agar pertumbuhan ekonomi triwulan II kembali ke kisaran 5 persen, melalui intervensi fiskal yang menyasar langsung penguatan daya beli. Bentuknya berupa bantuan sosial, subsidi upah, hingga insentif transportasi, yang digerakkan secara tepat sasaran kepada 18 juta KPM, 17 juta pekerja, dan jutaan pengguna transportasi darat, laut, dan udara,” ujar Budisatrio, Jumat (13/6/2025).
Stimulus senilai Rp 24,44 triliun tersebut terdiri dari:
- Penebalan bantuan sosial: Rp 11,93 triliun
- Subsidi upah: Rp 10,72 triliun
- Diskon tarif transportasi: ±Rp 940 miliar
- Potongan tarif tol: ±Rp 650 miliar
- Diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK): ±Rp 200 miliar
Mayoritas pembiayaan bersumber dari APBN, sementara sebagian lainnya berasal dari non-APBN untuk sektor transportasi dan ketenagakerjaan.
Menurut Budisatrio, momentum libur sekolah dan tanggal merah menjadi peluang untuk menggairahkan ekonomi daerah melalui peningkatan mobilitas masyarakat dan pertumbuhan sektor pendukung seperti transportasi, kuliner, dan akomodasi.
“Kebijakan ini adalah wujud nyata kehadiran negara dalam menstimulasi pertumbuhan yang inklusif. Ini sejalan dengan visi ekonomi Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai pusat kebijakan,” katanya.
Ia menegaskan, daya beli masyarakat merupakan kunci utama dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Ketika konsumsi masyarakat meningkat, semua sektor ikut bergerak.
“Ini kebijakan yang menyentuh langsung kehidupan rakyat sehari-hari. Dan kami di Fraksi Gerindra tidak hanya mendukung, tetapi juga akan aktif mengawal pelaksanaannya agar tepat sasaran dan bebas dari kebocoran,” tutupnya.
Budisatrio juga menekankan pentingnya evaluasi dan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan efektivitas program berjalan sesuai harapan.
