Anggota Komisi XII DPR RI, Moreno Soeprapto, mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk segera menertibkan praktik premanisme yang masih marak terjadi di berbagai wilayah. Ia menegaskan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas premanisme harus dijalankan dengan tegas dan konsisten.
“Pak Prabowo sudah jelas menginstruksikan untuk memberantas premanisme,” ujar Moreno, dikutip dari akun Instagram pribadinya, @moreno_soeprapto, Jumat (6/6/2025).
Menurutnya, aksi premanisme di kawasan usaha dan industri tidak hanya menimbulkan ketakutan bagi pelaku usaha kecil, tetapi juga menghambat arus investasi yang sangat dibutuhkan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.
“Premanisme berdampak langsung pada UMKM. Mereka kerap menjadi korban, dari jualan di kaki lima hingga urusan parkir. Ini merugikan pelaku usaha di tingkat akar rumput,” tegasnya.
Moreno juga menyoroti dampak sosial dari premanisme yang membuat masyarakat resah dan tidak merasa aman dalam beraktivitas sehari-hari.
“Kalau tidak ditertibkan, masyarakat akan terus hidup dalam tekanan. Dunia usaha pun sulit tumbuh karena keamanan jadi pertaruhan,” katanya.
Ia menambahkan bahwa praktik pemalakan liar di wilayah industri juga berisiko mengusir investor. Ketidakpastian biaya yang tidak tercatat dalam pembukuan resmi membuat para investor ragu menanamkan modal, apalagi jika mereka mengandalkan pembiayaan dari perbankan.
“Bagaimana mungkin investor mau masuk kalau setiap minggu atau bulan ada pungutan liar? Ini bukan sekadar gangguan, tapi hambatan nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah,” jelasnya.
Sebagai wakil rakyat, Moreno percaya bahwa aparat keamanan bersama kementerian dan lembaga terkait mampu menindak tegas pelaku premanisme. Namun, ia menekankan bahwa penanganan harus dilakukan secara sistematis, terkoordinasi, dan berkelanjutan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Saya yakin penegakan hukum bisa berjalan efektif bila dilakukan secara terpadu. Premanisme harus dilenyapkan demi menciptakan iklim usaha yang aman, kompetitif, dan mendukung UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional,” pungkasnya.
