Anggota Komisi VI DPR RI, Mulyadi, menyampaikan keprihatinan serius soal dugaan praktik pinjaman tidak wajar antara sembilan BUMN dengan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB). Dalam aduannya ke Menteri BUMN Erick Thohir, Mulyadi menyebut kewajiban utang BUMN ke Bank BJB sudah lebih dari Rp 3,5 triliun dengan bunga yang “aneh,” bahkan ada yang nol persen.
Mulyadi menjelaskan hal ini merupakan aspirasi dari pemangku kepentingan di daerah pemilihannya, Jawa Barat. Ia menilai beban utang dan bunga yang sangat rendah sudah tidak masuk akal secara bisnis dan membuat manajemen Bank BJB “berkeluh kesah.”
“Sembilan BUMN itu punya kewajiban lebih dari Rp 3,5 triliun dengan bunga berjalan antara 0% sampai 3%, ada yang ditunda bunganya 3% ke atas. Ini miris,” tegas Mulyadi saat rapat kerja di DPR, Selasa (20/5/2025).
Ia menambahkan rata-rata bunga pinjaman berjalan hanya 0%–1%, sedangkan bunga tertunda 3%–5%. Kondisi ini sangat membebani Bank BJB yang merupakan perusahaan terbuka dan kebanggaan masyarakat Jawa Barat.
Mulyadi berharap Menteri BUMN memberi perhatian khusus agar Bank BJB tidak terbebani dan tetap bisa dilibatkan dalam pembangunan daerah secara sehat.
“Rp 3,5 triliun itu angka besar untuk Jawa Barat, apalagi Bank BJB adalah kebanggaan kami di sini,” ujarnya.
Legislator Fraksi Gerindra ini meminta agar persoalan ini segera mendapat perhatian agar tidak berdampak pada wilayah Jawa Barat.
Ia juga menekankan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pinjaman antara BUMN dan bank daerah demi menjaga kesehatan keuangan dan memastikan kontribusi optimal BUMN untuk pembangunan daerah.
