Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menyoroti keberadaan sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilainya tidak sehat dan justru menjadi beban fiskal bagi daerah. Ia menilai kondisi ini bertentangan dengan semangat efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang ingin mengarahkan belanja negara pada program-program yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat dan pembangunan daerah.
“Soal BUMD, kami dari Partai Gerindra menyampaikan pesan dari Bapak Presiden yang tengah fokus pada efisiensi. Sering kali BUMD tidak efisien, sehingga ke depan perlu ada penataan. Jangan sampai pusat giat melakukan efisiensi, tapi daerah justru boros lewat BUMD yang bermasalah,” ujar Bahtra dalam rapat kerja dan dengar pendapat Komisi II DPR RI bersama Wakil Menteri Dalam Negeri dan para kepala daerah se-Indonesia, di Senayan, Jakarta, Selasa (29/4/2025).
Bahtra menjelaskan, banyak BUMD menerima penyertaan modal daerah (PMD) namun tidak menunjukkan kinerja produktif. Bahkan, beberapa di antaranya dikelola tidak profesional, dengan jajaran direksi dan komisaris yang dipilih berdasarkan kedekatan emosional atau kepentingan politik pasca-pilkada.
“Mungkin banyak daerah sering memberikan PMD, tapi BUMD-nya tidak menghasilkan apa-apa. Tidak produktif,” tegasnya.
Politisi Gerindra ini mendorong Kementerian Dalam Negeri dan kepala daerah untuk mengevaluasi dan, bila perlu, membubarkan BUMD yang tidak sehat dan hanya menjadi beban fiskal. Namun, ia menegaskan bahwa BUMD yang menjalankan fungsi pelayanan publik, seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), harus tetap dipertahankan dan dikelola secara profesional.
“BUMD yang tidak sehat, kalau perlu dibubarkan saja. Kecuali yang menjalankan penugasan publik seperti PDAM. Tapi kalau hanya jadi tempat parkir dan terus merugi, itu jelas tidak efektif,” pungkasnya.
