Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menyerukan dukungan penuh dari Perum Jasa Tirta (PJT) I dan II dalam mempercepat tercapainya swasembada pangan nasional. Menurutnya, BUMN pengelola sumber daya air tersebut memegang peran kunci dalam menjamin keberhasilan program pertanian, khususnya di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
“PJT I dan II harus menyampaikan laporan tertulis. Apa langkah konkret yang sudah diambil untuk mendukung swasembada pangan?” tegas Andre saat memimpin Rapat Dengar Pendapat dengan Dirut PJT I Fahmi Hidayat dan Dirut PJT II Imam Santoso di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (23/4/2025).
Andre menyoroti peran strategis Pulau Jawa sebagai lumbung pangan utama nasional. Ia menegaskan pentingnya kontribusi PJT dalam pengelolaan air, pembangunan dan pemeliharaan irigasi, hingga penyediaan pompa air untuk petani.
Dalam enam bulan terakhir, Indonesia berhasil menghentikan impor beras dan bersiap melakukan ekspor ke negara sahabat. Berdasarkan data BPS, produksi padi nasional meningkat lebih dari 26 persen dibandingkan tahun lalu. Cadangan beras pemerintah diproyeksikan mencapai 4 juta ton pada akhir Mei tertinggi dalam sejarah pasca-kemerdekaan.
“Ini bukan cuma prestasi Kementan atau Bulog, tapi kerja bersama. PJT berperan penting menjamin pasokan air bagi sawah petani,” ujarnya.
“Untuk pertama kalinya, kita tak hanya cukup untuk diri sendiri, tapi siap bantu negara lain. Ini sejarah baru,” tambah Andre.
Ia memuji pendekatan pemerintah yang lebih fokus pada aksi nyata ketimbang pencitraan.
“Harga gabah diserap Rp6.500/kg. Pemerintah tak banyak bicara, tapi hasilnya jelas terasa di petani,” lanjutnya.
Andre juga menyoroti pentingnya perluasan lahan tanam di luar Jawa, seperti di Sulawesi Selatan, Kalimantan, dan Sumatera Selatan. Meski begitu, ia menegaskan bahwa Jawa tetap menjadi ujung tombak ketahanan pangan nasional.
“Jawa adalah pulau paling subur. Pompanisasi dari Kementan dan Kementerian PU harus didukung penuh oleh PJT. Ini bukan proyek biasa, ini fondasi ketahanan nasional,” ungkapnya.
Di akhir pernyataannya, Andre meminta PJT tidak hanya melaporkan kegiatan administratif, tetapi juga menunjukkan dampak nyata di lapangan. Ia berharap PJT segera menyusun roadmap dukungan terhadap ketahanan pangan dan melaporkannya secara berkala ke Komisi VI DPR RI.
