Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi, mendesak Pemerintah Provinsi Aceh untuk mempercepat penyelesaian pembangunan Kawasan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Le Meulee, Sabang. Proyek yang telah dimulai sejak 2017 itu dinilai berjalan terlalu lambat dan belum memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya nelayan.
“Sudah dibangun sejak 2017, tapi ini sudah 2025, baru kerangkanya saja yang terlihat. Dermaganya pun belum rampung. Ini jelas terlalu lambat dan harus segera dipacu,” ujar Titiek Soeharto, sapaan akrabnya, usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke Sabang, Rabu (9/04/2025).
Srikandi Gerindra itu juga mengingatkan agar tidak terjadi penyelewengan dalam proses pembangunan SKPT yang mendapat dukungan dana hibah dari Pemerintah Jepang tersebut.
“Ini dapat bantuan hibah dari Jepang. Saya tekankan agar bantuan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya, jangan sampai diselewengkan atau dikorupsi,” tegasnya.
SKPT Sabang merupakan salah satu proyek strategis nasional yang ditujukan untuk memperkuat sektor kelautan dan perikanan. Namun, setelah delapan tahun, fasilitas tersebut belum juga beroperasi secara optimal.
Setelah meninjau langsung kondisi di lapangan, Titiek menyatakan akan menelusuri penyebab keterlambatan penyelesaian proyek ini dan mendorong solusi konkret agar proyek segera rampung dan bisa digunakan oleh nelayan.
“Kami ingin tahu apa masalahnya, dan semoga bisa segera ditemukan solusinya agar proyek ini segera selesai dan bisa dimanfaatkan masyarakat,” ucapnya.
Sebagai bentuk tindak lanjut, Titiek juga menugaskan Anggota Komisi IV DPR RI asal Aceh, Teuku Abdul Khalid, untuk mengawal penyelesaian proyek-proyek tertunda di Sabang, termasuk SKPT Le Meulee.
