Kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke Desa Seri Menanti, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, disambut antusias masyarakat. Anggota Komisi IV DPR RI dari Dapil Sumsel, Kartika Sandra Desi, mengungkapkan apresiasi dan rasa syukurnya atas keberhasilan program Optimalisasi Lahan (Oplah) yang dinilai mampu meningkatkan produktivitas pertanian secara signifikan.
“Alhamdulillah, saya sangat bersyukur melihat dampak positif dari program Oplah. Petani menyampaikan bahwa lahan yang sebelumnya hanya bisa panen sekali, kini sudah bisa dua kali. Insyaallah, ke depan akan terus kita dorong agar bisa tiga kali panen, khususnya di lahan rawa pasang surut,” ujar Kartika, Rabu (9/4/2025).
Melihat hasil tersebut, Komisi IV DPR RI berkomitmen memberikan dukungan penuh terhadap program pertanian di Banyuasin, mulai dari penyediaan irigasi, distribusi pupuk, hingga fasilitas pendukung lainnya.
Kartika menambahkan, program ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional, dengan Banyuasin sebagai salah satu daerah kunci dalam pencapaian tersebut.
“Distribusi pupuk saat ini sudah cukup lancar, namun masih ada kendala pada saluran irigasi sekunder dan tersier. Kami telah berkoordinasi dengan pihak balai, dan Komisi IV siap membantu menyelesaikan persoalan tersebut,” imbuhnya.
Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin, Abdul Rais, turut menyampaikan apresiasinya atas dukungan Komisi IV DPR RI. Ia menyebut kunjungan ini membawa angin segar bagi sektor pertanian di wilayahnya.
“Banyuasin saat ini menempati posisi ketiga sebagai lumbung pangan nasional. Dengan dukungan seperti ini, kami optimis Banyuasin bisa menjadi yang pertama,” tegasnya.
Abdul Rais juga menyebut bahwa hasil pertanian Banyuasin telah didistribusikan ke berbagai daerah di Sumatera, dan diharapkan kedepan mampu menyuplai wilayah Jawa, terutama dalam mendukung program makan bergizi gratis Presiden yang memerlukan pasokan beras dan bahan pangan lainnya.
Ia menutup dengan menyampaikan aspirasi para petani terkait kebutuhan mendesak akan perbaikan saluran irigasi primer dan sekunder yang masih memerlukan perhatian lebih dari pemerintah pusat.
