Anggota Komisi VI DPR RI, Mulyadi, menegaskan pentingnya pemberantasan mafia migas di sektor energi untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional. Ia mengungkapkan bahwa pada periode 2009-2014, ia pernah meminta Menteri ESDM untuk mereformasi tata kelola energi, namun hal tersebut tidak terlaksana.
“Saat menjadi anggota Komisi VII, saya mencurigai adanya mafia migas dan mengusulkan reformasi. Kini terbukti ada mafia migas, bahkan dengan kolaborasi pihak luar dan dalam negeri,” ujar Mulyadi dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Pertamina dan jajaran subholding, di Senayan, Jakarta, Selasa (11/3/2025).
Mulyadi mendukung langkah tegas Presiden Prabowo dalam memberantas mafia migas dan menyatakan dukungannya kepada Direktur Utama Pertamina yang baru untuk membersihkan sektor energi dari mafia.
“Jika Presiden telah memulai perang terhadap mafia, kita semua harus mendukungnya,” tegasnya.
Ia juga menekankan perlunya perbaikan tata kelola di Pertamina, terutama untuk mengatasi defisit konsumsi minyak nasional.
“Saya harap Direktur Utama Pertamina segera membentuk tim untuk mengaudit operasi dan distribusi energi agar sesuai standar terbaik,” katanya.
Mulyadi juga meminta jadwal yang jelas terkait pengembangan Pertamina untuk meningkatkan ketahanan energi nasional, serta melanjutkan upaya dekarbonisasi. Ia menyoroti pentingnya pengawasan tata kelola di Pertamina, terutama terkait sikap mantan komisaris yang baru-baru ini mengkritik dugaan korupsi.
“Jika mereka memiliki informasi, mengapa baru sekarang mengungkapkan?” ujarnya.
Sebagai penutup, Mulyadi mengingatkan Pertamina untuk menjaga kepercayaan publik dan mendukung upaya rebranding serta komunikasi yang lebih baik.
“Gangguan dalam pengadaan dan distribusi energi bisa berdampak besar pada perekonomian,” tutupnya.
