Fraksi Partai Gerindra di DPR memastikan kebijakan efisiensi anggaran tidak akan mengganggu operasional kementerian dan lembaga (K/L). Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad, menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak akan berdampak pada pemadaman listrik atau penghentian layanan utama di K/L.
“Operasional kementerian dan lembaga tetap berjalan sesuai dengan target program. Penghematan hanya akan menyasar kegiatan yang dampaknya tidak langsung terhadap masyarakat,” jelas Kamrussamad, Selasa (18/2/2025).
Efisiensi anggaran dilakukan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD 2025. Kamrussamad juga memastikan bahwa penghematan hanya akan menyasar kegiatan seperti kunjungan kerja, seminar, dan focus group discussion (FGD), sementara operasional utama tetap berjalan normal.
Menanggapi isu pemadaman listrik di kantor kementerian, Kamrussamad memastikan bahwa hal tersebut tidak benar.
“Tidak perlu khawatir soal listrik hanya menyala pada hari tertentu, itu tidak akan terjadi,” ujarnya.
Presiden Prabowo Subianto merancang kebijakan efisiensi anggaran dalam tiga tahap. Tahap pertama mencakup penghematan Rp 306,69 triliun. Tahap kedua melibatkan penyisiran anggaran Rp 308 triliun, dengan Rp 58 triliun dikembalikan ke K/L. Tahap ketiga fokus pada efisiensi BUMN dengan target dividen Rp 300 triliun.
Kamrussamad menegaskan bahwa kebijakan efisiensi ini tidak akan menghambat kinerja K/L dan merupakan langkah strategis Presiden Prabowo untuk mengoptimalkan belanja negara demi kepentingan rakyat, terutama di sektor sosial, kesehatan, dan pendidikan.
