Presiden Prabowo Subianto meresmikan 37 proyek strategis ketenagalistrikan nasional yang mencakup 26 pembangkit listrik dengan kapasitas total 3,2 gigawatt, serta 11 jaringan transmisi dan gardu induk di 18 provinsi. Acara peresmian ini dilaksanakan di kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatigede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/1/2025).
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan kebanggaannya atas pencapaian besar ini dan memberikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam mewujudkan proyek tersebut.
“Mungkin perlu diverifikasi, ini proyek energi terbesar di dunia yang kita resmikan, 3,2 gigawatt sekaligus. Tentu saja ini adalah hasil karya seluruh bangsa Indonesia, hasil kerja keras putra-putri bangsa dari semua instansi, institusi, dan lembaga,” ujarnya.
Proyek ini tidak hanya mencakup pembangkit listrik, tetapi juga pembangunan jaringan transmisi sepanjang 739,71 kilometer sirkit (kms) dan gardu induk berkapasitas 1.740 megavolt ampere (MVA). Presiden menegaskan bahwa infrastruktur ini menjadi landasan penting dalam mendukung transformasi ekonomi menuju negara industri.
“Kita ingin menjadi negara modern, negara maju, kita ingin meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia, kita ingin menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Untuk itu, energi sangat vital. Kita punya sumber alam yang cukup besar dan sekarang kita memiliki kemampuan untuk melakukan transformasi ini,” ungkap Presiden.
Selain itu, Presiden Prabowo menargetkan kemandirian energi Indonesia dalam lima tahun ke depan, termasuk penghentian impor bahan bakar minyak (BBM). Ia optimistis Indonesia tidak hanya akan menjadi negara mandiri dalam hal energi, tetapi juga akan menjadi salah satu pemain utama dalam transformasi energi global.
“Memang kita harus swasembada energi dan sasaran kita adalah 100 persen swasembada energi. Saya percaya dalam waktu yang tidak lama lagi, kita tidak akan mengimpor BBM (bahan bakar minyak) lagi dari luar. Saya yakin, dalam lima tahun ke depan, kita tidak akan mengimpor BBM lagi,” tegas Presiden.