Stasiun Jatinegara berfungsi sebagai hub penting, menghubungkan 26 kedatangan kereta antar provinsi dan sekitar 400 kedatangan kereta commuter line (KRL). Hal ini disampaikan Anggota DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Stasiun Jatinegara, Jakarta, pada Selasa, 15 Oktober 2024.
“Ini adalah satu-satunya stasiun yang terintegrasi dengan angkutan Bus TransJakarta, menjadikannya Stasiun Sentral untuk Kota Jakarta,” ujar Bambang, Rabu (16/10/2024).
Selama sidak, Bambang mendengar keluhan dari konsumen terkait fasilitas toilet yang ditutup akibat kerusakan pada pompa. Ia mengungkapkan bahwa perawatan dan perbaikan di Stasiun Jatinegara bukan menjadi kewenangan PT KAI, melainkan pihak Satker, yang menyebabkan lambatnya penanganan karena menunggu keputusan dari Direktorat Kereta Api (Kemenhub).
Politisi senior Partai Gerindra ini juga meninjau Ruang Pusat Pengendali Pengatur Perjalanan Kereta Api (PPKA) di stasiun tersebut, di mana hanya ada satu pengendali yang bertugas selama 8 jam.
“Saya menyarankan perlunya penambahan satu atau dua pengendali, sehingga jika satu petugas mengalami keadaan darurat, bisa segera digantikan,” tambah Bambang.
Ia juga mencatat bahwa keberadaan Dipo Lokomotif di lokasi stasiun membuat lalu lintas sangat padat. Oleh karena itu, Bambang menekankan bahwa anggaran untuk Subsidi Infrastructure Maintenance Operation (IMO) tidak boleh dikurangi.
Menurutnya, pengurangan anggaran ini dapat membahayakan keselamatan publik, yang nilainya tidak terhingga.
“Anggaran yang sebelumnya Rp2 triliun pada tahun 2018-2019 kini diturunkan menjadi sekitar Rp500 juta. Ini berpotensi membahayakan keselamatan operasional kereta api,” tegas Bambang.