Search
Close this search box.

Bongkar Kasus Transaksi Janggal 349 Triliun di Kemenkeu, Desmond Dorong Hak Angket

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fraksi Gerindra, Desmond J Mahesa, meminta agar membentuk panitia khusus (Pansus) untuk mengungkap temuan transaksi gelap Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Rencana tersebut diungkap setelah Komisi III DPR menggelar rapat dengan PPATK di gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/03/2023).

Dia menjelaskan, pembentukan pansus ini untuk memberikan kejelasan hukum terkait skandal yang ada di Kemenkeu. Sebab, kata Desmond, ada perbedaan pernyataan antara Menko Polhukam, PPATK, dan Kemenkeu terkait skandal tersebut

“Saya berpikir bahwa Departemen keuangan itu kan sumber, pendapatan negara dan mereka membiayai APBN. Sumber pendapatan negara pajak bea cukai dan macam-macam itu kan di kementerian keuangan. Kementerian keuangan adalah bendahara negara. Kalau di sananya aja enggak beres berarti APBN semua enggak tercapai. Maka persoalan-persoalan ini harus kita pansus kan,” ujar Desmond.

Menurut Desmond, menguapnya kejanggalan-kejanggalan transaksi di Kemenkeu saat ini lantaran tidak ada tindakan apapun dari Presiden. Karenanya, politikus Gerindra itu berharap, ada tindakan yang cukup bagi Presiden untuk menjaga kepercayaan publik.

“Bahwa sumber pendapatan negara tidak terpercaya hari ini. Maka DPR harus melakukan Pansus,” kata Desmond.

“Rapat-rapat ke depan, apakah perlu pansus atau tidak. Kalau tidak jelas maka akan kita pansus kan. Kenapa? Ini kan banyak APBN sumber pendapatan negara pajak bea cukai,” imbuhnya. Karena ada perbedaan statement terkait masalah ini, kata Desmond, akan lebih baik membentuk pansus. Hal ini juga untuk menindaklanjuti temuan tersebut.

Desmond mengatakan, pansus ini dibuat agar memperjelas duduk perkara temuan dana fantastis tersebut. Sebab selama ini, kata dia, kementerian keuangan membantah seolah tidak ada pencucian uang.

“Padahal PPATK dan pak Mahfud sangat jelas (menyatakan) bahwa iya ada pencucian uang. Nah langkah hukumnya apa di sinilah perlu pansus. Kenapa? Kalau di pansus ada pelanggaran ya harus ada tindakan hukum kan. Makanya menurut saya perlu pansus atau hak angket lah, hak bertanya lah ya,” pungkasnya.

Facebook
Twitter
WhatsApp