Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra, Andre Rosiade menekan PT Pertamina untuk segera menyelesaikan pembuatan Depo Pertamina Plumpang agar peristiwa kebarakan yang sebelumnya terjadi tidak terulang kembali.
Andre mengungkapkan, bahwa dirinya tahu Pertamina tidak dapat menyelesaikan hal itu sendirian. Oleh sebab itu, ia meminta Pertamina melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat.
“Kita tahu, tidak mungkin diselesaikan oleh Pertamina sendiri, ini harus koordinasi Pertamina, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan juga Pemerintah Pusat,” kata Andre Rosiade, Rabu (15/03/2023).
Andre menegaskan, kalau relokasi masyarakat di sekitar buffer zone ini harus juga lakukan dengan win-win solution, agar mereka tidak merasa dirugikan.
“Masyarakat juga harus diuntungkan, tidak boleh masyarakat dirugikan, maksudnya diuntungkan itu apa? selain mereka mendapatkan relokasi, di luar itu tentu harus ada kompensasi kepada masyarakat,” pungkas Andre.
Menurut Andre kompensasi tersebut, harus dengan menggunakan taksiran nilai properti atau appraisal dan melibatkan orang-orang yang profesional dibidangnya.
“Jadi, bukan hanya direlokasi begitu saja, tapi harus pemerintah dan Pertamina memikirkan kelangsungan nasib mereka. Jangan sampai mereka habis-habisan uang membangun rumah, itu rumahnya tidak dihitung (kerugiannya),” imbuhnya.
Legislator Gerindra itu mengusulkan, agar Pertamina meminta legal opinion dari kejaksaan dan pendampingan dari aparat penegak hukum. Sehingga, tidak akan menimbulkan permasalahan lain di kemudian hari.
“Mintalah pendampingan atau legal opinion dulu dari Jamdatun lalu minta pendampingan dengan aparat penegak hukum, Kepolisian dan KPK. Karena jangan sampai ada double pencatatan,” tutupnya.
