Pemerintah DKI Jakarta diminta menggratiskan tarif Transjakarta yang saat ini dibebankan kepada masyarakat sebesar Rp 3.500 per orang.
Dengan postur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) hampir Rp 84 triliun pada tahun 2023, DKI Jakarta dirasa mampu menanggung biaya transportasi umum untuk masyarakat.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra, Adi Kurnia Setiadi mengatakan, usulan ini disampaikan karena berkaca pada pelayanan masyarakat lainnya yang digratiskan pemerintah.
Adi yakin, kebijakan ini akan mendorong mobilitas masyarakat dari angkutan pribadi ke angkutan umum, karena dari segi finansial sangat menguntungkan masyarakat.
Itu harus (digratiskan), kalau pelayanan pendidikan dan kesehatan saja bisa digratiskan, dengan APBD mau Rp 100 triliun seharusnya di Jakarta itu transportasi juga bisa gratis,” ucap politisi dari Partai Gerindra itu usai Reses di RT 12/15, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (2/3/2023).
Adi mengakui, selama ini operasional angkutan umum yang dikelola Pemprov DKI Jakarta memang mengandalkan dana subsidi atau public service obligation (PSO) sekitar Rp 4,5 triliun pada 2023.
Duit sebanyak itu untuk subsidi tiket Transjakarta sekitar Rp 3,5 triliun, MRT Jakarta Rp 650 miliar dan LRT Jakarta Rp 350 miliar.
