Bob Hasan Tegaskan Komitmen Baleg Serap Aspirasi untuk RUU PPRT
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan menegaskan komitmen pihaknya untuk menyerap aspirasi masyarakat secara menyeluruh dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). “Law is feel. Ini yang ingin kita tuangkan ke dalam materi muatan RUU. Kita perlu menyerap aspirasi satu per satu dan membangun kerangka yang tepat,” ujar Bob dalam […]
Sugiat Minta Kemensetneg Jadi Penghubung Strategis Pemerintah Pusat dan Daerah
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso menegaskan bahwa Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) harus berperan sebagai mesin penggerak utama pemerintahan, terutama dalam menjalankan visi dan program strategis Presiden Prabowo Subianto. “Kemensetneg ini harus bisa menjadi mesin yang menggerakkan seluruh tatanan bernegara sesuai arah dan cita-cita Presiden Prabowo,” ujar Sugiat dalam Rapat Kerja dengan Mensesneg […]
Longki Djanggola: Penetapan Batas Wilayah di Gorontalo Harus Akui Hukum Adat
Anggota Komisi II DPR RI, Longki Djanggola menegaskan pentingnya mempertimbangkan keberadaan dan nilai-nilai hukum adat dalam proses penetapan batas wilayah administratif di Provinsi Gorontalo. Pernyataan itu ia sampaikan saat kunjungan kerja Komisi II ke Gorontalo, Kamis (17/7/2025), dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo. Menurut Longki, masyarakat adat di Gorontalo […]
Titiek Soeharto Apresiasi Kementan Raih Opini WTP dari BPK
Komisi IV DPR RI mengapresiasi Kementerian Pertanian (Kementan) atas keberhasilannya meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2024. Capaian ini merupakan peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya yang hanya memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Apresiasi ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Pertanian […]
Habiburokhman Tegaskan RUU KUHAP Transparan, Publik Bisa Akses di Website DPR
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) berjalan secara terbuka dan dapat diakses masyarakat melalui situs resmi DPR RI. “Tidak benar jika ada kabar bahwa draft RUU KUHAP hilang. Semua dokumen lengkap, dan setiap kali ada rapat, kami langsung perbarui,” ujarnya dalam rapat […]
Ali Lubis Soroti Rencana Kenaikan Dana RT/RW, Ingatkan Soal Keadilan Sosial
Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Ali Lubis, menyoroti rencana Gubernur DKI Jakarta Pramono Rano yang akan menaikkan dana operasional bagi RT, RW, dan kader dasawisma. Ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat. “Di Jakarta ini bukan cuma ada RT, RW, dan dasawisma. Ada juga kader posyandu, jumantik, FKDM, dan […]
Titiek Soeharto Desak Pemerintah Usut Tuntas Kasus Beras Oplosan
Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto, meminta pemerintah untuk mengusut tuntas kasus beras oplosan yang merugikan masyarakat. Ia menyesalkan masih adanya praktik kecurangan di tengah upaya pemerintah mendorong swasembada pangan nasional. “Kita minta supaya ini diusut, jangan sampai terjadi seperti ini. Kita ini mau lagi semangat-semangatnya urusan […]
Melati: Anggaran Kemenkumham Harus Berdampak Nyata bagi Masyarakat
Anggota Komisi XIII DPR RI, Melati, menyatakan dukungannya terhadap pengajuan pagu anggaran Kementerian Hukum dan HAM. Namun, ia menekankan bahwa program-program yang diajukan harus benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. “Kami mendukung anggarannya, tapi yang lebih penting adalah bagaimana Kemenkumham bisa memberi pengaruh positif dalam penegakan HAM di Indonesia,” ujar Melati dalam Rapat Kerja Komisi […]
Habiburokhman: Jika RUU Batal Disahkan, Korban KUHAP 1981 Akan Terus Berjatuhan
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengungkapkan bahwa pembahasan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kini telah masuk tahap lanjutan di Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi (Timus-Timsin) Komisi III DPR. Meski prosesnya sudah berjalan terbuka dan substansial, ia menyebut masih ada kemungkinan RUU ini gagal disahkan jika tekanan politik dari kelompok penolak mampu mempengaruhi […]
Khilmi Kritik Implementasi Lemah UU Perlindungan Konsumen
Anggota Komisi VI DPR RI, Khilmi, menilai bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berlaku saat ini masih lemah dalam implementasi di lapangan. Menurutnya, UU ini lebih fokus pada penyelesaian sengketa setelah terjadi kerugian, alih-alih mencegah persoalan sejak awal. Padahal, perlindungan seharusnya sudah aktif sebelum barang beredar ke masyarakat. “Kita ini baru ribut kalau sudah ada korban. […]