Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, akan mendalami laporan adanya pemohon Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Batam, Kepulauan Riau, yang diminta memberikan jaminan saat mengajukan pembiayaan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program KUR sesuai ketentuan sekaligus mempermudah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengakses permodalan.
“Di Batam masih ada orang yang mengajukan KUR diminta jaminan. Ini tentu harus kita dalami dan kita telusuri supaya ke depan tidak terjadi lagi,” ujar Andre saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI bersama mitra kerja di Kota Batam, Jumat (9/10/2026).
Andre menegaskan, kemudahan akses pembiayaan melalui KUR harus menjadi perhatian agar program pemerintah benar-benar dapat dimanfaatkan masyarakat yang membutuhkan modal usaha.
“Karena ini program pemerintah, seharusnya tidak boleh ada jaminannya,” tegas legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Selain menyoroti persoalan jaminan, Andre mendorong pemanfaatan digitalisasi untuk mempermudah masyarakat mengakses pembiayaan. Menurutnya, akses KUR perlu dibuat semakin mudah agar pelaku UMKM memiliki alternatif pendanaan yang sesuai dengan kebutuhan usaha dan tidak bergantung pada pinjaman online (pinjol).
“Ini harusnya masyarakat lebih gampang mengakses KUR, bukan mengakses pinjol. Ini pekerjaan rumah Komisi VI bersama mitra kerja untuk mencarikan solusi terbaik ke depannya,” jelasnya.
Andre menambahkan, persoalan KUR menjadi salah satu isu yang akan didalami Komisi VI DPR RI bersama mitra kerja. Dalam pertemuan tersebut, Komisi VI juga menyoroti laporan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.
Ia menegaskan, Komisi VI DPR RI akan menindaklanjuti berbagai persoalan tersebut bersama mitra kerja guna mencari solusi yang menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, akses pembiayaan bagi UMKM diharapkan semakin luas dan pelaksanaan program pemerintah dapat berjalan sesuai ketentuan.
