Komisi X DPR RI menyoroti dampak pelaksanaan seleksi mandiri perguruan tinggi negeri (PTN) terhadap penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi swasta (PTS). Porsi penerimaan melalui jalur mandiri PTN yang terus meningkat dinilai perlu dievaluasi agar ekosistem pendidikan tinggi nasional dapat berkembang secara seimbang.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Himmatul Aliyah, menyampaikan hal tersebut saat memberikan sambutan di hadapan civitas akademika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Serang, Banten, pada Jumat (2/10/2026).
Ia mengungkapkan bahwa Panitia Kerja (Panja) Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Komisi X DPR menemukan adanya ketimpangan pertumbuhan jumlah mahasiswa antara PTN dan PTS, serta persoalan transparansi dalam tata kelola seleksi mandiri.
“Ekosistem penerimaan mahasiswa baru di PTN dan PTS menunjukkan belum berkeadilan dan belum berdampak luas kepada perluasan akses pendidikan tinggi nasional,” tegas Himmatul.
Himmatul menjelaskan, berdasarkan Permendiktisaintek Nomor 3 Tahun 2026, terdapat tiga jalur penerimaan mahasiswa baru PTN, yakni Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), dan Seleksi Mandiri (SM). Pelaksanaan seluruh jalur tersebut harus berpedoman pada prinsip keadilan, akuntabilitas, fleksibilitas, efisiensi, transparansi, serta bebas konflik kepentingan.
“Dari tiga jalur tersebut, kami ingin mendapatkan informasi mengenai kondisi dan permasalahan serta evaluasi Untirta dan perguruan tinggi yang hadir hari ini terkait SPMB 2026. Utamanya dalam hal jalur tes, kuota kampus, proses tes, jumlah pendaftar, dan calon mahasiswa yang diterima,” tuturnya.
Srikandi Fraksi Partai Gerindra ini mengungkapkan data yang menjadi perhatian serius Panja SPMB. Sebanyak 61,1 persen dari 1.081 PTS yang dianalisis mengalami penurunan jumlah mahasiswa baru. Kondisi ini berkorelasi langsung dengan meningkatnya porsi penerimaan melalui jalur mandiri PTN yang menyerap calon mahasiswa yang sebelumnya berpotensi masuk ke PTS.
Dalam kunjungan kerja tersebut, para rektor perguruan tinggi swasta se-Banten diberikan kesempatan untuk menyampaikan kondisi dan kendala yang dihadapi masing-masing kampus. Masukan dari lapangan ini, kata Himmatul, menjadi bahan penting bagi Komisi X DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan sekaligus merumuskan rekomendasi perbaikan tata kelola SPMB.
“Tujuannya agar perluasan akses pendidikan tinggi dapat berjalan secara optimal, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh pemangku kepentingan,” pungkasnya.
