Anggota Komisi VIII DPR RI, Wardatul Asriah, mendorong penguatan edukasi dan kesiapsiagaan kebencanaan hingga tingkat desa di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Langkah tersebut dinilai penting, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar aliran sungai dan wilayah yang memiliki potensi terdampak bencana.
Hal itu disampaikan Wardatul saat mengikuti Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI ke Kabupaten Bekasi, Kamis (17/9/2026). Dalam kunjungan tersebut, Komisi VIII turut melakukan pengawasan terhadap kesiapan daerah dalam menghadapi dan menangani potensi bencana.
Wardatul mengapresiasi sejumlah desa yang telah mendapatkan predikat desa siap siaga bencana. Namun, menurutnya, status tersebut perlu dibarengi edukasi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat agar kesiapsiagaan tidak hanya dimiliki aparatur atau kelompok tertentu.
“Memang di desa-desa yang berada di pinggir sungai, ada beberapa yang sudah dikatakan desa siap siaga bencana. Kenapa ini dikatakan desa siap siaga bencana, pasti sudah ada edukasi khusus dari BNPB untuk desa siap siaga bencana,” ujar Wardatul.
Srikandi Fraksi Partai Gerindra itu juga menilai edukasi kebencanaan perlu menyasar generasi muda. Keterlibatan anak muda dinilai dapat membantu membangun budaya kesiapsiagaan sekaligus memperluas pemahaman masyarakat mengenai langkah menghadapi bencana.
“Kita juga berharap bahwa masyarakat pada umumnya, kemudian juga anak-anak muda diedukasi terhadap kesadaran untuk bisa menangani bencana, (agar) ketika bencana itu datang mereka siap,” jelasnya.
Wardatul menekankan, kesiapsiagaan harus dibangun sebelum bencana terjadi. Masyarakat perlu memahami potensi ancaman, langkah penyelamatan, serta tindakan yang harus dilakukan ketika bencana datang sehingga risiko dan dampaknya dapat ditekan.
Legislator dari daerah pemilihan Jawa Barat VII itu menambahkan, edukasi kebencanaan harus menjadi bagian dari mitigasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Hal tersebut dinilai penting mengingat Kabupaten Bekasi menghadapi persoalan terkait kondisi air, mulai dari banjir saat musim hujan hingga kekurangan air ketika musim kemarau.
“Bekasi ini kan memang persoalan bencana banjirnya luar biasa besar, (namun) ketika musim panas maka kekurangan air,” ungkapnya.
Karena itu, Wardatul mendorong penguatan kolaborasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Menurutnya, kesiapsiagaan dan mitigasi bencana merupakan tanggung jawab bersama yang tidak dapat hanya mengandalkan satu institusi.
“Kolaborasi saya pikir ini penting sekali, tidak hanya BPBD saja tetapi semua yang terlibat di pengambil kebijakan di Kabupaten Bekasi saya kira harus mempunyai tanggung jawab bersama,” tegasnya.
Ia menambahkan, DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan sekaligus mendorong dukungan bagi daerah dalam memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Penguatan edukasi masyarakat menjadi salah satu langkah penting untuk membangun ketangguhan menghadapi berbagai potensi bencana.
