Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan negara hadir dan memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui berbagai program kesehatan, perlindungan sosial, dan perumahan. Hal itu disampaikan dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Jakarta, Jumat (14/08/2026).
Di bidang kesehatan, program Cek Kesehatan Gratis (CKG) telah menjangkau 108 juta orang. Layanan tersebut tersedia di 10.255 Puskesmas di 38 provinsi.
Pemerintah juga membangun dan meningkatkan 66 rumah sakit umum daerah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Sebanyak 20 rumah sakit baru telah dibangun dan beroperasi, sementara pemerintah menanggung penuh iuran JKN bagi 96,8 juta masyarakat kurang mampu.
“Ini harus kita terus tingkatkan. Mungkin JKN kita ini salah satu sistem jaminan kesehatan terbesar di dunia,” ujar Presiden.
Di bidang perlindungan sosial, pemerintah memperluas digitalisasi program bantuan agar lebih tepat sasaran dan transparan. Digitalisasi pendaftaran PKH telah berjalan di 153 kabupaten/kota di 38 provinsi dan mencakup lebih dari tiga juta keluarga.
Menurut Prabowo, digitalisasi memangkas biaya dan waktu masyarakat dalam proses pendaftaran serta mempercepat verifikasi penerima bantuan.
“Digitalisasi pada program perlindungan sosial harus kita terus perluas pada semua program bantuan sosial, bantuan pemerintah, dan juga subsidi,” tegasnya.
Sementara di sektor perumahan, pemerintah terus memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau. Hingga 30 Juni 2026, bantuan stimulan perumahan swadaya telah disalurkan, sedangkan program FLPP telah menjangkau hampir 100 ribu rumah.
Prabowo menegaskan, seluruh program tersebut merupakan wujud kehadiran negara untuk memastikan masyarakat tidak merasa berjalan sendiri.
“Republik ini tidak didirikan agar negara sekadar ada, republik ini didirikan agar rakyat tidak akan pernah merasa sendiri, agar rakyat merasa pemerintah ada di sampingnya,” tandas Presiden.
