Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra menegaskan komitmennya untuk mengelola bantuan keuangan partai politik secara transparan, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan. Pada 2025, Partai Gerindra menerima bantuan keuangan dari pemerintah sebesar sekitar Rp20,1 miliar, dengan 88 persen anggarannya dialokasikan untuk pendidikan politik.
Hal itu disampaikan Bendahara Umum DPP Partai Gerindra, Satrio Dimas Adityo, dalam acara Penyampaian dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2026 di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta, Jumat (31/7/2026).
Satrio menjelaskan, anggaran pendidikan politik digunakan untuk berbagai kegiatan kaderisasi, seperti pelatihan kader, proses rekrutmen dan seleksi kader di daerah, Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas), kegiatan organisasi sayap partai, hingga peringatan hari ulang tahun Partai Gerindra.
“Bantuan keuangan partai politik dari APBN harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Karena itu, mayoritas anggaran kami gunakan untuk pendidikan politik, membangun kesadaran berpolitik, berpartai, serta memperkuat ideologi kebangsaan,” ujar Satrio.
Ia menambahkan, seluruh penggunaan anggaran didukung sistem administrasi yang tertib dan terdokumentasi dengan baik. Setiap kegiatan dicatat, dilaporkan, dan dipertanggungjawabkan sesuai petunjuk teknis dan ketentuan dari Kementerian Dalam Negeri, termasuk kelengkapan administrasi peserta.
Menurutnya, standar tata kelola tersebut akan terus dipertahankan pada pengelolaan bantuan politik tahun 2026. Gerindra juga terus memperluas program pelatihan kader melalui kegiatan Laskar Gerindra yang saat ini berlangsung di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten, sebelum diperluas ke berbagai daerah lainnya.
Satrio menegaskan, keterbukaan pengelolaan dana bantuan politik merupakan bagian dari komitmen Partai Gerindra untuk menjadi partai modern yang menjunjung tinggi akuntabilitas dan profesionalisme.
“Kami ingin masyarakat mengetahui secara terbuka dana yang kami terima, bagaimana digunakan, dan bagaimana dipertanggungjawabkan. Kami juga mengimbau seluruh DPD dan DPC Gerindra di Indonesia menerapkan prinsip yang sama dalam mengelola bantuan politik dari APBD agar kepercayaan publik terhadap partai politik terus meningkat,” pungkasnya.
