Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat bersama jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (27/7/2026). Rapat tersebut membahas penguatan koordinasi antara otoritas dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional di tengah dinamika perekonomian global.
Usai rapat, Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menegaskan komitmen KSSK untuk terus mempererat koordinasi dalam merumuskan dan menyelaraskan berbagai kebijakan ekonomi dan keuangan.
“Intinya adalah ke depan bagaimana KSSK terus meningkatkan koordinasi dan kerja sama, khususnya terkait kebijakan-kebijakan yang perlu disinergikan oleh masing-masing otoritas,” ujar Destry.
Menurutnya, KSSK akan terus mendukung arah kebijakan pemerintah melalui koordinasi yang lebih erat antara Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
“Intinya tadi seperti itu, peningkatan dari masing-masing, dari Bank Indonesia apa yang bisa dilakukan, dari OJK, dari LPS, dan kemudian juga dari Kementerian Keuangan,” lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, Destry juga menegaskan bahwa stabilitas nilai tukar rupiah tetap menjadi prioritas kebijakan moneter Bank Indonesia. Untuk menjaga stabilitas tersebut, BI akan terus hadir di pasar melalui berbagai instrumen, termasuk intervensi di pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), maupun Non-Deliverable Forward (NDF).
“Kami juga akan terus berada di pasar, baik melalui intervensi di spot, DNDF, ataupun NDF. Di sisi lain, kebijakan yang bersifat pro-growth akan terus kami lanjutkan melalui instrumen makroprudensial,” kata Destry.
Selain menjaga stabilitas pasar keuangan, BI juga akan melanjutkan kebijakan yang mendukung masuknya investasi dan aliran modal asing. Sesuai hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada Juli lalu, BI tetap memberikan berbagai insentif, termasuk penurunan biaya lindung nilai (hedging), guna meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia.
“Kami berlima bersama anggota Dewan Gubernur lainnya akan terus berkomitmen menjalankan tugas sesuai amanah yang diberikan kepada kami di Bank Indonesia,” tuturnya.
Melalui penguatan koordinasi KSSK yang dipimpin langsung Presiden Prabowo, pemerintah menegaskan komitmennya menjaga stabilitas sistem keuangan nasional sebagai fondasi untuk memperkuat kepercayaan pasar, menjaga ketahanan ekonomi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
