Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7/2026). Usai dilantik, Sudaryono menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola Badan Gizi Nasional sekaligus memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dijalankan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penyimpangan.
Menurut Sudaryono, amanah memimpin BGN merupakan tanggung jawab besar karena Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo.
“Saya hari ini secara resmi telah menjadi Kepala Badan Gizi Nasional. Tentu saja ini adalah amanah besar bagi saya karena Program Makan Bergizi Gratis merupakan program besar dan menjadi salah satu program prioritas pemerintahan,” ujarnya.
Sebagai langkah awal, Sudaryono memastikan akan membenahi sistem tata kelola BGN agar lebih transparan, akuntabel, dan berbasis digital. Ia menilai berbagai persoalan yang pernah terjadi harus menjadi pelajaran untuk memperkuat sistem pengawasan dan mencegah terulangnya penyimpangan.
“Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Kalau masih ada yang manual, bagaimana caranya supaya bisa digital sehingga seluruh proses memiliki rekam jejak yang jelas,” tuturnya.
Sudaryono menegaskan bahwa anggaran Program Makan Bergizi Gratis harus sepenuhnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Menurutnya, setiap rupiah yang dikeluarkan wajib tepat sasaran demi memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, serta kelompok lanjut usia.
“Yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi. Ini adalah anggaran besar yang berasal dari rakyat dan harus dipergunakan sepenuhnya untuk rakyat. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus benar-benar sesuai dengan tujuan program,” tegasnya.
Selain meningkatkan kualitas gizi masyarakat, Sudaryono menilai Program Makan Bergizi Gratis juga memiliki dampak ekonomi yang besar. Kebutuhan bahan pangan dalam program tersebut akan meningkatkan penyerapan hasil produksi petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha lokal sehingga memberikan manfaat langsung bagi perekonomian daerah.
Untuk menjaga integritas pelaksanaan program, Sudaryono menekankan bahwa seluruh proses pengambilan keputusan di lingkungan BGN harus dilakukan melalui mekanisme yang resmi, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan, tanpa mengedepankan pendekatan personal maupun pertemuan informal.
“Kita bukan lagi trust in person. Semua persoalan harus diselesaikan melalui mekanisme sistem, dibahas di ruang-ruang yang terang, transparan, dan bisa dilihat publik,” katanya.
Pada kesempatan itu, Sudaryono juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Ia menegaskan komitmennya menerapkan zero tolerance terhadap praktik korupsi dan segala bentuk penyimpangan.
“Doakan kami agar dapat menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Zero tolerance terhadap praktik korupsi dan segala bentuk penyimpangan, karena itulah yang paling dibenci rakyat Indonesia,” pungkasnya.
