Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap penguatan sarana komunikasi di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, sebagai salah satu pulau terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara lain. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan masyarakat di wilayah perbatasan tetap terhubung dan merasakan kehadiran negara hingga ke titik terdepan NKRI.
Dalam kunjungan kerjanya pada Sabtu (9/5/2026), Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penguatan akses komunikasi dan internet bagi masyarakat di wilayah terluar. Bantuan yang diberikan mencakup ratusan unit layanan Starlink, perangkat telepon genggam, modem internet, hingga penguatan infrastruktur telekomunikasi melalui pengembangan Base Transceiver Station (BTS).
Presiden Prabowo menilai konektivitas komunikasi bukan lagi sekadar fasilitas tambahan, melainkan telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern sekaligus bagian penting dari pertahanan dan kedaulatan negara. Karena itu, wilayah terluar Indonesia harus menjadi prioritas pembangunan agar masyarakat tidak terisolasi dan memiliki akses komunikasi yang memadai.
“Kita akan memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Ada Ibu Meutya Hafid selaku Menteri Komunikasi dan Digitalisasi, dan beliau akan memberikan handphone serta Starlink untuk seluruh kepala keluarga,” ujar Presiden Prabowo saat berkunjung ke SMK Negeri 2 Talaud.
Penguatan jaringan komunikasi di Pulau Miangas diharapkan dapat mendukung berbagai aktivitas masyarakat sehari-hari, mulai dari sektor pendidikan, layanan kesehatan, hingga kegiatan ekonomi masyarakat pesisir dan nelayan. Selain itu, akses komunikasi yang lebih baik juga dinilai penting untuk mendukung komunikasi darurat di wilayah perbatasan.
Pemerintah meyakini bahwa tersedianya akses internet dan telekomunikasi yang lebih kuat akan membuka peluang pengembangan ekonomi baru bagi masyarakat setempat. Kehadiran jaringan komunikasi yang stabil juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat akses masyarakat terhadap berbagai layanan digital pemerintah.
