Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya penegakan hukum, konstitusi, serta konsensus kebangsaan sebagai fondasi utama dalam menjaga keutuhan negara dan kehidupan demokrasi Indonesia. Ia menekankan bahwa negara harus berdiri di atas hukum, konstitusi, dan Undang-Undang Dasar 1945.
“Tidak ada negara tanpa hukum, tidak ada negara tanpa undang-undang dasar. Tanpa konstitusi, yang ada hanyalah hukum rimba, hukum kekuatan, dan rakyat kita tidak menghendaki itu,” tegas Presiden saat memberikan taklimat dalam Rapat Kerja Pemerintah di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Lebih lanjut, Presiden menekankan pentingnya seluruh unsur bangsa untuk terus bekerja keras menegakkan hukum yang berlandaskan kesepakatan dan konsensus nasional. Dalam konteks tersebut, ia mengingatkan kembali dua konsensus besar dalam sejarah bangsa, yakni Sumpah Pemuda dan lahirnya Undang-Undang Dasar 1945.
“Semua unsur yang bertanggung jawab harus berjuang menegakkan hukum berdasarkan kesepakatan dan konsensus. Kita punya konsensus besar dalam sejarah, salah satunya Sumpah Pemuda 1928—satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Kita tidak ingin terpecah-belah,” ujarnya.
Menurut Presiden, Sumpah Pemuda merupakan tonggak penting yang menyatukan bangsa Indonesia di atas keberagaman. Para pendiri bangsa menunjukkan kebesaran jiwa dengan memilih bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, meskipun bukan berasal dari kelompok mayoritas.
“Kalau mengikuti prinsip mayoritas, bisa saja dulu bahasa dari suku terbesar yang dipilih. Tapi kita memilih bahasa Melayu sebagai dasar bahasa Indonesia, dan itu diterima oleh seluruh rakyat,” jelasnya.
Selain itu, Presiden juga menyoroti konsensus besar lainnya, yakni perumusan konstitusi pada 1945 yang menetapkan Indonesia sebagai negara dengan ideologi Pancasila. Menurutnya, hal ini menjadi fondasi penting dalam membangun negara yang menghormati keberagaman dan tidak mengutamakan golongan tertentu.
“Kita telah memilih bernegara secara demokrasi, dengan kedaulatan di tangan rakyat. Itu adalah kesepakatan besar yang harus kita jaga bersama,” tegas Presiden.
Menutup arahannya, Presiden mengajak seluruh jajaran pemerintahan untuk tetap berpegang teguh pada nilai persatuan, hukum, dan demokrasi demi menjaga keutuhan bangsa serta stabilitas negara.
Ia menegaskan, Indonesia bukan sekadar negara besar, tetapi negara yang dibangun di atas kesepakatan luhur yang harus terus dijaga, diperkuat, dan diwariskan kepada generasi mendatang.
