Presiden Prabowo Subianto menegaskan dua kebijakan strategis pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian global dan kenaikan harga avtur dunia. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama anggota Kabinet Merah Putih, seluruh pejabat Eselon I kementerian/lembaga, serta direktur utama BUMN di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya, menjelaskan bahwa dua kebijakan utama tersebut mencakup penurunan biaya haji serta evaluasi kawasan hutan terkait aktivitas pertambangan.
“Presiden Prabowo menyampaikan dua kebijakan penting di tengah ketidakpastian global dan naiknya harga avtur dunia, yakni penurunan biaya haji dan evaluasi kawasan hutan untuk aktivitas tambang,” ujar Seskab dalam keterangan tertulisnya.
Terkait penyelenggaraan haji tahun ini, pemerintah memastikan biaya haji tidak akan mengalami kenaikan, bahkan ditargetkan turun sekitar Rp2 juta. Selain itu, pemerintah juga berupaya mempercepat masa tunggu antrian haji, yang mulai 2026 ditargetkan maksimal menjadi 26 tahun.
Sebagai respons atas kenaikan harga avtur yang berdampak pada tarif penerbangan, pemerintah akan memberikan dukungan pembiayaan bagi 220 ribu jemaah haji sebesar Rp1,77 triliun.
“Biaya tersebut akan ditanggung pemerintah, sehingga jemaah tidak terbebani oleh kenaikan harga avtur,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga akan merealisasikan pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah sebagai bagian dari upaya peningkatan pelayanan bagi jemaah.
Di sektor lingkungan, Presiden juga menginstruksikan evaluasi menyeluruh terhadap izin usaha pertambangan (IUP), khususnya yang berada di kawasan hutan lindung, hutan konservasi, dan taman nasional.
“Presiden Prabowo memerintahkan Menteri ESDM untuk segera mengevaluasi IUP di kawasan hutan. Jika ditemukan pelanggaran, izin tersebut harus dikembalikan kepada negara,” tegas Seskab.
Kebijakan ini menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan, sekaligus memastikan kebijakan negara tetap berpihak pada kepentingan rakyat.
