Di tengah banjir yang masih merendam sejumlah wilayah di Kota Kretek, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Kudus turun langsung ke lapangan. Kehadiran mereka bukan sekadar menyalurkan bantuan, tetapi juga memastikan masyarakat terdampak tidak merasa sendirian menghadapi musibah.
Bagi Fraksi Gerindra, kondisi darurat seperti banjir menjadi pengingat bahwa politik tidak cukup dijalankan dari balik meja rapat. Politik harus hadir secara nyata, menyentuh langsung kehidupan rakyat, terutama ketika penderitaan datang tanpa peringatan.
Sebagai bentuk kepedulian awal, Fraksi Partai Gerindra menyalurkan sekitar 300 karton mie instan kepada warga terdampak banjir. Bantuan tersebut didistribusikan ke empat desa yang mengalami genangan cukup parah.
Mie instan dipilih karena menjadi kebutuhan paling mendesak di tengah keterbatasan. Selain mudah diolah, bantuan tersebut dapat langsung dikonsumsi oleh keluarga yang kehilangan akses dapur, listrik, dan bahan makanan akibat banjir.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Kudus, Valerie Yudistira Pramudya, menegaskan bahwa langkah ini merupakan wujud nyata kehadiran wakil rakyat di tengah krisis. Menurutnya, dalam situasi darurat masyarakat tidak membutuhkan janji politik, melainkan kepastian dan kepedulian.
“Dalam kondisi darurat, rakyat tidak butuh banyak janji. Mereka butuh makanan, perhatian, dan kehadiran. Di situlah politik seharusnya berdiri, berpihak dan hadir saat rakyat paling membutuhkan,” ujar Valerie saat menyerahkan bantuan kepada warga di Dukuh Karanganyar, Desa Payaman, Selasa (13/1/2026).
Ia menjelaskan, keputusan untuk turun lebih awal diambil setelah melihat langsung kondisi lapangan. Banyak warga yang terdampak banjir cukup lama sehingga aktivitas sehari-hari, termasuk memasak dan pemenuhan kebutuhan dasar, menjadi terganggu.
“Kami tidak ingin menunggu keadaan semakin memburuk. Bantuan ini memang sederhana, tetapi kami berharap dapat meringankan beban warga. Ini adalah langkah awal dari solidaritas,” tambahnya.
Fraksi Gerindra memastikan aksi kemanusiaan ini tidak berhenti pada penyaluran bantuan awal. Mereka berkomitmen untuk terus memantau perkembangan banjir serta mendorong langkah-langkah lanjutan agar proses pemulihan berjalan cepat dan tepat sasaran.
Menurut Valerie, bencana bukan semata persoalan kemanusiaan, melainkan juga tanggung jawab politik. Negara, melalui para wakil rakyatnya, memiliki kewajiban memastikan tidak ada warga yang terabaikan saat kondisi darurat terjadi.
“Ketika rakyat sedang kesulitan, disitulah seharusnya negara dan wakil rakyat hadir sepenuhnya,” pungkasnya.
